FajarManado.News, Jakarta — Alokasi dana untuk Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam RAPBN 2027 dipangkas dan tinggal Rp240,2 triliun lebih.
Meski telah melakukan berbagai upaya menekan alokasi anggaran pada paroh tahun 2026 ini, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menemui Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa pada Jumat, 28 Agustus 2026.
Bos BGN yang mantan Wakil Menteri Pertanian ini, menemui Menkeu Purbaya untuk membahas pelaksanaan dan pemangkasan anggaran program MBG tahun depan.
Dalam RAPBN 2027, pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar Rp820,8 triliun. Dari jumlah tersebut, MBG melalui BGN direncanakan mendapat Rp240,201,5 triliun atau sekitar Rp240,2 triliun.
Anggaran tersebut lebih rendah dibandingkan alokasi MBG pada 2026 yang mencapai Rp268 triliun, yang penerima manfaat juga turun dari 82,9 juta orang pada 2026 menjadi 72,1 juta orang pada 2027.
Penajaman penerima manfaat menjadi salah satu arah kebijakan pemerintah dalam pelaksanaan MBG 2027 selain perbaikan tata kelola dan penataan seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) alias dapur MBG.
Sudaryono mengatakan pertemuan dengan Purbaya diperlukan untuk menyinkronkan pelaksanaan anggaran, termasuk anggaran tahun depan, pelaksanaan anggaran tahun berjalan, hingga sisa anggaran.
“Kita tentu saja kan koordinasi dengan Kementerian Keuangan wajib ya. Ya apapun kan apakah anggaran tahun depan, apakah pelaksanaan anggaran tahun ini, sisa anggaran dan lain-lain,” kata Sudaryono sebelum menemui Purbaya di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, siang tadi.
Pertemuan tersebut adalah resmi pertama Sudaryono dengan Purbaya sejak dirinya menjabat sebagai kepala BGN sekitar sebulan lalu, meski koordinasi teknis antara jajaran BGN dan Kementerian Keuangan telah berlangsung sebelumnya.
Sudaryono mengatakan, koordinasi tersebut diperlukan karena MBG memiliki anggaran yang besar sehingga pelaksanaannya membutuhkan keterlibatan kementerian lain, terutama Kementerian Keuangan.
“Intinya kita ingin sinkronisasi semua lah. Saya kira ini kolaborasi. Pemerintah ini kan semua kementerian tuh saling kolaborasi, enggak ada sekat-sekat,” ujarnya dikutip CNN Indonesia.
Menurut Sudaryono, dalam proses penajaman penerima manfaat, BGN telah menyisir sejumlah sekolah swasta yang dinilai tidak membutuhkan MBG. Katanya, ada sekitar 80 sekolah swasta elite di seluruh Indonesia telah dikeluarkan dari daftar penerima.
“Salah satunya kan kita ingin itu, dapat-enggak dapat tuh kan pasti ada urusannya sama uang kan. Jadi kalau dapat berarti nambah uang, kalau enggak dapat kurangi uang, kan gitu,” katanya.
Ia kemudian mencontohkan SMA Taruna Nusantara dan Kemala Bhayangkari sebagai sekolah yang tidak lagi mendapat alokasi MBG karena merupakan sekolah berasrama dengan penyediaan kebutuhan pangan sebagai bagian dari kegiatan masing-masing.
Sudaryono mengatakan kebijakan tersebut sudah berjalan dan masyarakat dapat mengecek status alokasi sekolah melalui Radar MBG.
Akan tetapi, Sudaryono menegaskan pengurangan penerima manfaat tidak hanya berasal dari pengecualian sekolah swasta elite.
Selain itu, BGN juga menemukan sekitar 6 juta penerima manfaat yang tercatat ganda.
Semisal, siswa yang terdaftar di pesantren sekaligus tercatat sebagai siswa SMP. Data tersebut kemudian disisir untuk menghindari penghitungan penerima yang sama lebih dari sekali.
“Ada pengurangan sekitar 6 jutaan lah. 6 jutaan penerima manfaat yang itu ternyata misalnya dia terdaftar di pesantren. Di pesantrennya ada namanya, tapi di SMP juga dia selain di pondok pesantren kan dia ternyata siswa SMP. Jadi ada double-double itu semua kita sisir,” ujar Sudaryono.
Selain data penerima, BGN juga menemukan persoalan dalam penyaluran anggaran kepada SPPG.
Ia menyebut ada sebanyak 414 dapur MBG telah menerima dana padahal belum beroperasi. BGN kemudian menarik kembali dana tersebut dan mengembalikannya ke kas negara sebesar Rp311 miliar.
“Ada 414 dapur yang ternyata dapurnya belum beroperasi tapi sudah dikirimin duit. Nah, itu kan uangnya sudah kita ambil, kita kembalikan ke kas negara Rp311 miliar,” kata Sudaryono.
Ia kemudian memastikan bahwa proses penyisiran masih akan terus dilakukan untuk menata penerima manfaat sekaligus pelaksanaan anggaran MBG. agar dana yang dialokasikan pemerintah benar-benar tepat sasaran.
[ **heru ]
