FajarManado.News, Jakarta — Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan tak hanya akan merefocusing dana program Makan Bergizi Gratis (MBG), tetapi juga melakukan efisiensi anggaran.
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, jumlah l anggaran yang akan dihemat oleh BGN kali ini nilainya sangat besar.
“Kemarin saya ketemu Kepala BGN. Dia melaporkan akan ada penghematan lebih lanjut dari program BGN. Saya pikir cukup signifikan, tetapi nanti biar Kepala BGN yang mengumumkan,” kata Purbaya dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta Pusat, Jumat, 26 Juni 2026.
Berapa jumlahnya, Menkeu meminta semua pihak untuk menunggu pengumuman resmi dari BGN.
Namun Purbaya yang mengadakan pertemuan dengan Kepala BGN Nanik S Deyang di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat pada Kamis (25/6/2026), tidak menyebut nilai yang pasti.
Saat ditanya apakah penghematan sampai Rp 40 triliun seperti kabar yang beredar sebelumnya, Purbaya enggan memastikan pula.
“Mungkin (sekitar Rp 40 triliun). Tanya dia saja (BGN), dia lebih ngerti daripada saya. Nanti akan signifikan lah pemotongannya, tetapi bukan saya yang usul ya, Kepala BGN sendiri,” kilah Purbaya.
4 Jurus Hemat BGN
Seperti diketahui, BGN mengajukan alokasi anggaran sebesar Rp270 triliun untuk program MBG pada tahun 2027, naik Rp2 triliun dari tahun 2026 yaitu sebesar Rp268 triliun.
Sementara itu, Anggota Komisi IX DPR RI Zainul Munasichin mengungkapkan bahwa BGN telah memaparkan empat jurus hemat MBG versi Nanik S Seyang Cs.
Ia menilai skema efisiensi yang dipaparkan pimpinan BGN yang baru sangat baik.
“Kalau kita melihat skema efisiensinya, ada empat yang disampaikan, saya kira akan sangat signifikan (menyebabkan penghematannya),” ujar Zainul dalam keterangan tertulis Bakom RI, dikutip CNNI, Jumat, 26 Juni 2026.
Pertama, jumlah penerima manfaat. Salah satu opsi yang dibahas yaitu MBG tidak lagi diberikan kepada seluruh siswa SMA atau sederajat yang jumlahnya mencapai sekitar 11 juta orang.
Kedua, mengurangi intensitas pemberian paket MBG. Jika sebelumnya makanan diberikan selama 25 hari dalam sebulan atau enam hari dalam sepekan, ke depan penyaluran MBG direncanakan berjalan pada Senin hingga Jumat atau sekitar 20 hari dalam sebulan. Melalui skema ini, saat hari libur nasional ataupun selama masa libur sekolah MBG juga tidak akan diberikan.
Ketiga, memberikan insentif kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Komisi IX menyetujui agar insentif yang selama ini dibagikan sebesar Rp6 juta per hari per SPPG untuk dievaluasi dan disesuaikan secara proporsional berdasarkan jumlah penerima manfaat yang dilayani.
Keempat, menerapkan sistem pengelompokan atau penilaian SPPG. Nantinya BGN akan membagi SPPG ke dalam beberapa klaster berdasarkan kapasitas dan kinerja, sehingga besaran insentif ataupun anggaran yang diterima akan berbeda.
DJPb Daerah Akan Monitor
Dalam upaya pengawasan, Menkeu Purbaya berencana menugaskan pegawai-pegawai Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) di daerah untuk monitor jalannya anggaran di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Langkah ini, menurutnya, bertujuan untuk membantu BGN dalam pengawasan di daerah.
“Nanti orang-orang saya di daerah akan monitor SPPG-SPPG itu secara berkala. Jadi saya punya alat dan saya bisa kontrol ke anggarannya, mereka juga setuju. ‘Kalau nggak benar boleh tutup saja Pak’, kita diskusikan seperti itu. Jadi kerja sama dengan BGN sudah semakin baik,” ucap Purbaya agak mengurai bagian dari pembicaraannya dengan pihak BGN.
Purbaya menambahkan bahwa sumber daya manusia (SDM) di BGN juga akan terus ditingkatkan. Ke depan, katanya, akan lebih banyak orang ahli gizi dan finansial.
“SDM-nya juga kita bantu. Kalau perlu orang finansial, keuangan, departemen keuangan, akan membantu. Harusnya ke depan akan lebih bagus,” imbuh Purbaya.
[dtk/ cnni/heru]
