Ratahan, Fajarmanado.com – Ada tiga Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra) yang Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) tahun 2016, realisasi belanja dibawah 90 persen.
Hal tersebut diungkapkan Ketua tim Panitia Khusus (Pansus) LKPJ Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Minahasa Tenggara (DPRD Mitra) Sammy Pongilatan. “SKPD tersebut yaitu, Dinas kesehatan, Disperindakop yang sekarang berubah kulit menjadi Dinas Koprasi UMKM, Dinas Pekerjaan Umum yang sekarang menjadi Dinas PU-TR,” kata Pongilatan seusai memeriksa LKPJ tahun 2016 Dinas Pendidikan, beserta 12 orang tim Pansus LKPJ DPRD Mitra, Rabu (5/4/2017).
Lanjut Sammy, tetapi bukan karena kesalahan mereka, namun karena aturan regulasi. “Dinas kesehatan ada pemotongan DAK, lebih dari 10 persen, Disperindagkop atau Dinas Koprasi UMKM yang sekarang penyerapan anggarannya tidak maksimal, ada pekerjaan yang sudah selesai namun di SPJ kan sesudah jatuh tempo batas pembayaran. Untuk Dinas PU sendiri kami belum sempat melakukan pengecekan,” terangnya.
Lebih lanjut dirinya menjelaskan, ada delapan SKPD yang dilakukan pengecekan LKPJ tahun 2016 yaitu, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP), Dinas Kesehatan, Dinas Pemnerdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Satuan Polisi Pamong Praja (SatPol PP), Dinas PU-TR.
“Untuk hasil dari Pansus LKPJ ini hanya melaporkan diparipurna, nanti hasilnya diserahkan ke fraksi-fraksi dan merekalah yang akan memberikan rekomendasi catatan-catatan,” jelasnya.
(geri)
