FajarManado.News, Jakarta — Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Anggito Abimanyu merespon usulan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) untuk melibatkan Bank Pembangunan Daerah (BPD) dalam pembukaan rekening massal bagi warga berusia 17 tahun ke atas.
“Ya kalau saya sarankan, ya dipilih. Kalau memang mau ya dipilih yang bagus-bagus,” kata Anggito kepada wartawan di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta pada Senin, 21 September 2026.
Viral diberitakan berbagai media, pmerintah menginisiasi program pembukaan rekening massal bagi masyarakat yang sudah berusia 17 tahun.
Rencananya, rekening gratis yang akan dibagikan ini berisi saldo Rp 50 ribu.
Program tersebut merupakan bagian dari arahan Presiden Prabowo Subianto agar seluruh masyarakat Indonesia memiliki rekening bank.
Sementara itu, DPD RI mengusulkan melibatkan BPD dalam pembukaan rekening massal, yang saat ini ditunjuk Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI).
Pimpinan Komite IV DPD RI Ahmad Nawardi menyampaikan aspirasi kepada Kementerian Keuangan saat rapat kerja bersama pada Senin, 14 September 2026 lalu.
DPD RI menyarankan agar BPD turut dilibatkan dalam pembukaan rekening massal tersebut.
“Alangkah baiknya kami dapat aspirasi dari BPD di daerah agar mereka diberi kesempatan juga sebagian pembukaan rekening tersebut lewat BPD tidak hanya lewat BRI dan Bank BSI,” pimpinan Komite IV DPD RI seperti dilansir CNBC Indonesia, Senin (21/9/26).
Pemerintah menilai kepemilikan rekening menjadi fondasi penting untuk memperluas inklusi keuangan sekaligus mempermudah penyaluran berbagai program pemerintah.
Dalam pelaksanaannya, pemerintah akan menggunakan data kependudukan dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil). Data tersebut kemudian akan dipadankan dengan sistem pembayaran yang dimiliki Bank Indonesia (BI).
Melalui skema tersebut, pemerintah berharap penyaluran bantuan sosial, subsidi, hingga berbagai program layanan publik dapat dilakukan secara lebih efisien, tepat sasaran, dan terintegrasi dengan sistem pembayaran digital nasional.
Respon DPD RI
Mendengar sikap Bos LPS Anggito Abimanyu ketika dimintai tanggapan oleh para wartawan tersebut, Anggota Komite IV DPD RI, Ir Stefanus BAN Liow, MAP menyampaikan respon positif.
“Saya salut, ternyata pemerintah melalui LPS mendengar aspirasi daerah yang kami DPD sampaikan,” komentar Senator Stefanus Liow kepada wartawan, Selasa siang, 22 September 2026.
Senator Stefa, yang juga Ketua BULD DPD RI ini mengatakan bahwa usulan BPD menjadi salahsatu Bank altenatif yang dilibatkan dalam program pembukaan rekening massal tersebut disampaikan ketika rapat kerja (raker) bersama Komite IV DPD RI, Menkeu, Kepala Bappenas dan Gubernur Bank Indonesia di Senayan, Jakarta awal pekan lalu.
[**/heru]
