Jakarta, Fajarmanado.com – Wakil Gubernur Sulawesi Utara (Wagub Sulut) Steven Kandouw mengharapkan pemerintah harus mendorong keberpihakan rekrutmen sumber daya manusia (SDM) lokal di wilayah perbatasan negara.
“Pemerintah harus mendorong keberpihakan perekrutan SDM Lokal di kawasan perbatasan negara sebagai PNS dan TNI, seperti, dokter, bidan, guru, tenaga medis dan tenaga pendamping desa,” ujar di Hotel Borobudur Jakarta, Rabu ( 17/ 1/2018) tadi.
Wagub memaparkan hal tersebut ketika tampil mempresentasikan kondisi wilayah perbatasan Sulut dan program prioritas yang diharapkan dalam percepatan pembangunan daerah Nyiur Melambai pada Rakor Pengendalian Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2017 dan Penajaman Program Prioritas Tahun 2018 BNPP-RI.
Wagub Kandouw menekankan pemerintah pusat perlunya menunjukkan keberpihakan di kawasan perbatasan negara Provinsi Sulut, sepert,: membangun pertahanan dan keamanan di perbatasan negara RI-Fipina dari ancaman terorisme, ilegal fishing, penyeludupan senjata api ilegal dan penyeludupan narkoba.
Kberpihakan pembangunan ke depan di kawasan perbatasan negara role model asimetri, tidak harus sama dengan cara-cara bersifat reguler, seperti, pro anggaran, dan pro subsidi bagi kawasan perbatasan negara di Provinsi Sulut.
Namun demikian, lanjut dia, pemerintah harus membangun infrastruktur: jalan, jembatan nasional, pelabuhan, bandara, energo listrik dan telekomunikasi di kawasan perbatasan negara khusus di LOKPRI dan Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) Provinsi Sulut.
“Badan Usaha Milk Negara ( BUMN ) Keuangan supaya membangun kantor-kantor keuangan lengkap dengan ATM-ATM di kawasan perbatasan dan Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) Provinsi Sulut,” ujar Kandouw.
Paparan Wagub ini pun mendapat aplaus dari para peserta dengan bertepuk tangan, karena apa yang disampaikan orang nomor dua di Sulut ini dinilai pas dan benar-benar menjadi kebutuhan daerah-daerah perbatasan dengan negara tetangga.
Rakor ini mengusung Tema: “Melalui Evaluasi Capaian Kinerja Tahun 2017, Kita Tingkatkan Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2018 Dalam Rangka Mewujidkan NAWACITA ke-3”.
Rakor dibuka oleh Menko Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto dan dihadiri Mendagri Tjahjo Kumolo, Ketua Komisi II DPR Ri Zainudin Amali, Pata Wakil Gubernur, Para Pejabat Eselon 1 dan 2 Kementerian Terkait, Wakil Bupati ,Pejabat TNI Polri dan Pejabat Eselon II Provinsi dan Kabupaten/ Kota Perbatasan.
Editor : Herly Umbas
