FajarManado.News, Jakarta — Rapat Kerja Komite IV DPD RI dengan Dr. Ir. Purbaya Yudhi Sadewa, M.Sc, Ph.D sebagai Menteri Keuangan (Menkeu) RI di Jakarta pada Senin, 14 September 2026, menjadi yang terakhir.
Rapat yang berlangsung sejak Pukul 10.00 WIB di Ruang GBHN Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat tersebut ikut dihadiri Wakil Kepala Bappenas RI Drs. Febrian Alphyanto Ruddyard, M.Si dan Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti, SE, MSc.
Namun sekira Pukul 14.00 WIB, Purbaya mendapat telepon dari Mensesneg. Rapat pun dipending beberapa saat.
Seusai menerima telepon yang disebut penting itu, menteri yang dilebeli “Cowboy” ini langsung bergegas keluar, tanpa melayani pertanyaan wartawan.
Belakangan akhirnya terungkap jika Presiden Prabowo telah mengambil langkah dadakan mengganti posisi Menkeu RI dari Purbaya kepada Prof Suahasil Nazara SE, MSc, PhD.
Eks Wamenkeu itu dilantik Presiden Prabowo di Istana Negara sekitar Pukul 15.00 WIB.
Catatan Kritis DPD RI
Dalam rapat terakhir bersama Purbaya, sejumlah Anggota DPD RI menyampaikan aspirasi untuk kepentingan masyarakat.
Bahkan, Senator Ir Stefanus BAN Liow. MAP, yang juga Ketua BULD ini memaparkan sejumlah catatan kritis
Anggota DPD RI dari Dapil Sulawesi Utara (Sulut) ini menegaskan masih terjadinya tumpang tindih regulasi dan program pemerintah pusat yang berdampak buruk bagi pertumbuhan ekonomi dan percepatan pembangunan di daerah.
Senator Stefa juga meminta, jangan hanya pembayaran gaji PPPK guru yang ditangani pemerintah pusat, tetapi juga tenaga kesehatan.
Selain itu, peningkatan status PPPK menjadi PNS harus diberlakukan juga kepada tenaga PPPK daerah lainnya, termasuk PPPK di semua pemerintahan daerah.
Soal penggantian Menkeu, Wakil Ketua DPD RI Dr. Dra. Hj. Elviana, MSi mengatakan tidak diduga sebelumnya akan menjadi raker terakhir dengan Dr. Ir. Yudhi Sadewa, MSc, PhD dengan DPD RI.
Raker bersama Purbaya selama ini dinilai memberi harapan baru untuk rakyat dan daerah mulai tahun Anggaran 2027 mendatang.
Rangkaian harapan itu, sudah menjadi catatan yang membekas kuat dan tersimpan dalam ingatan anggota DPD RI.
Penting Respon Positif Purbaya
Senator Stefa Liow menyebut setidaknya ada enam poin penting yang menjadi respon positif terakhir Purbaya atas masukan dan saran anggota DPD RI sehingga membuat suasana rapat terakhir tersebut menjadi hangat dan penuh harapan.
Pertama; dalam kondisi efisiensi, kepala daerah tetap bisa membangun daerahnya dengan meminjam dana ke PT SMI (Sarana Multi Infra struktur), sebuah BUMN dibawah Kemenkeu ini.
Jika selama ini hutang ke SMI dibayar dengan APBD maka janji Purbaya mulai 2027 akan dibayar oleh negara dengan menggunakan uang tambang yang selama ini masih sedikit ditransfer ke daerah.
Kedua; target kenaikan pajak 2027 bukan dibebankan ke rakyat tapi ke pengusaha kelas kakap.
Ketiga; pegawai paruh waktu akan diangkat jadi PPPK penuh waktu dan yang sekarang PPPK akan diangkat jadi ASN. Gajinya tdk lagi dibebankan ke APBD tapi dibayar APBN & mrk berubah menjadi pegawai pusat.
Keempat; tidak benar gaji ASN akan dialihkan ke bank “plat merah” namun tetap melalui bank daerah atau BPD.
Kelima; dalam raker sebelumnya, Purbaya akan membentuk Bank UMKM untuk menyelamatkan ibu-ibu nasabah UMI Mekar agar bisa minjam lebih banyak dengan bunga pinjaman sama dengan KUR 6% atau bisa lebih rendah
[**/heru]
