FajarManado. News, Manado — Pengurus DPD Desa Bersatu Sulawesi Utara menyerahkan laporan kegiatan dan pertanggungjawaban kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut, Rabu, 12 Maret 2026.
Laporan nomor 001/DPD.DB/SULUT01-2026 tertanggal 5 Januari 2026 diserahkan langsung oleh Sekretaris DPD Desa Bersatu Sulut, Luki JG Kasenda, SE, SCL, MSi kepada Plt Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulut, Dr Denny Mangala, MSi, Kaban Kesbangpol Jhony Suak, SE, MSi dan Kadis PMD, Novita Lumintang, SSTP, MSi di ruang kerja masing-masing.
Laporan setebal 19 halaman kegiatan itu, tercatat memuat secara detail, mulai dari pembentukan DPD Desa Bersatu Sulut, dan pemilihan Ketua DPD, penetapan Majelis Desa Indonesia (MDI) Sulut dan pembentukan tim formatur yang bertugas melengkapi struktur pengurus pada 5 Mei 2026 dan pelantikan pengurus pada 18 Juni 2026.
Tercatat, ada 17 kegiatan yang sukses dilaksanakan mulai dari pembentukan pengurus sampai akhir tahun 2025.
Diteken Ketua DPD Desa Bersatu Sulut Ir Stefanus BAN Liow, MAP dan Sekretaris Luki Kansenda, laporan yang dilengkapi foto-foto kegiatan tersebut menelan anggaran swadaya pengurus sebesar Rp.500 juta lebih, selain bantuan konsumsi dan tempat dari Pemprov Sulut pada acara pelantikan pengurus.
Menariknya lagi, selain berbagai kegiatan konsolidasi organisasi dan menghadiri acara di wilayah Provinsi Sulut maupun nasional, selang tujuh bulan setelah dilantik, DPD Desa Bersatu Sulut beberapa kali melakukan kegiatan untuk mendukung program swasembada pangan nasional.
Aksi konkret itu, yakni melakukan penanaman berbagai komoditas pangan maupun buah-buahan dan pohon bekerjasama dengan kelompok tani melalui program “Senator Menanam”.
Tak sampai di situ. Dipimpin langsung pula oleh Ketua Ir Stefanus BAN Liow, MAP, yang juga Senator Indonesia ini, DPD Desa Bersatu Sulut beberapa kali melakukan “safari” Gerakan Pangan Murah (GPM) yang menjangkau ratusan desa di daerah Nyiur Melambai ini.
“Itu semua memang menjadi program kerja kami sebagaimana amanat Rakerda pertama seusai dilantik pada 18 Juni 2025 lalu,” komentar Luki Kasenda, yang juga Ketua Departemen PP APDESI periode 2026–2031.
Selain itu, DPD Desa Bersatu Sulut, katanya, senantiasa terus melakukan konsolidasi dengan semua komponen pemerintahan dan pemerhati desa untuk memperkuat soliditas.
“Untuk itu, bersama organisasi kemasyarakatan desa, kami akan terus melakukan konsolidasi dan membentuk pengurus-pengurus DPD II Desa Bersatu,” kata Luki, Kepala Desa Kanonang Satu, Kecamatan Kawangkoam Barat, Minahasa ini.
DPD Desa Bersatu, lanjutnya, senantiasa berkomitmen menjadi mitra strategis pemerintah dalam mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan desa, yang berjumlah 1.507 di Sulut.
“Kami juga berkomitmen menjadikan Desa Bersatu sebagai organisasi yang profesional, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik,” tandas Luki.
Komitmen ini sejalan dengan amanat Kongres Desa Indonesia yang terdiri dari organisasi-organisasi Kemasyarakatan Desa (OKD), yakni, Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI), Asosiasi Kepala Desa Seluruh Indonesia (AKSI), Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS), Persatuan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia (PABPDSI), Dewan Pimpinan Nasional Persatuan Perangkat Desa Indonesia (DPN PPDI), Pengurus Pusat Persatuan Perangkat Desa Seluruh Indonesia (PP PPDI), Komunitas Purnabakti Kepala Desa dan Lurah Seluruh Indonesia (KOMPAKDESI), dan Persatuan Rakyat Desa Nusantara atau PARADE Nusantara.
[heru]
