Amurang, Fajarmanado.com – Genderang pengisian jabatan eselon II, III dan IV di lingkungan Pemkab Minsel segera ditabu. Sesuai dengan amanat PP Nomor 18 Tahun 2016, struktur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus telah terisi sebelum 1 Januari 2017.
Seiring dengan OPD baru, 17 kecamatan di Minsel kini naik status menjadi tipe A.
“Karena sudah tipe A, sebaiknya posisi camat harus diisi dengan putra putri lulusan IPDN,” kata Drs Ferry Mohede, pengamat social dan pembangunan Minsel saat menghubungi Fajarmanado.com, Kamis (8/12).
Menurutnya, kini saatnya pengawai yang menimba ilmu kepamongprajaan di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) diberikan kesempatan memimpin wilayah.
Alumni IPDN yang cukup banyak di Minsel dapat dimanfaatkan untuk mengaplikasi ilmu terapan pemerintahannya dalam mendukung peningkatan pelayanan administrasi pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemayarakatan.
“Inilah saatnya jika Minsel ingin maju dan berkembang mulai dari pedesaan. Saatnya kita memanfaatkan tenaga dan ilmu pengetahuan terapan mereka (IPDN). Karena praja IPDN ditempa untuk mengabdi di wilayah, bukan menjadi ajudan,” kata Muhede.
Karena itulah, ia mengharapkan pertimbangan Bupati Christiany Eugenia Paruntu, SE untuk memanfaatkan tenaga lulusan IPDN. “Mereka telah digembleng khusus untuk mengabdi di pemerintahan, mengapa tidak dicoba digunakan,” paparnya.
Menurut Mohede menyatakan bahwa jajaran pemerintahan daerah, termasuk Minsel sebaiknya mencoba menggunakan alumni IPDN. “Mereka kuliah dibiayai pemerintah. Namanya pemerintah sudah termasuk Pemkab Minsel, Jadi sayang kalau tidak diberi kesempatan,” katanya.
Muhene menyatakan prihatin karena banyak alumni IPDN yang tidak diberi kesempatan mengabdi pada posisi yang sesuai dengan bidang ilmu mereka.
“Mereka sudah ditempa selama empat tahun belajar soal pemerintahan. Jadi harus mengabdi pada instansi yang bersentuhan langsung dengan publik,” ujarnya.
Namun Mohede mengatakan, yang dia amati, kebanyakan pegawai jebelan IPDN hanya diberi tugas sebagai ajudan atau staf di kantor. “Sebaiknya, ketika mereka lulus, melapor dan diterima ditugaskan bekerja, minimal sebagai kepala seksi di kelurahan, bukan ajudan,” kata mantan birokrat eselon dua ini.
Tokoh pembentukan Minsel, Decky Mintje, juga menyatakan, Pemkab Minsel harus menghargai aparatur sipil negara (ASN) lulusan IPDN.
“Setahu saya mereka digembleng sebagai calon birokrat dengan ilmu terapan, maka sebaiknya dimanfaatkan,” ujar mantan aktivis pemuda ini.
Decky meyakini pelayanan administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan akan semakin baik dan terfokus apabila menggunakan tenaga-tenaga ASN jebolan IPDN.
“Makanya, jangan gunakan mereka sebagai ajudan atau tenaga staf di Kantor Bupati. Tempatkanlah mereka di kelurahan dan kecamatan sesuai dengan pangkat dan golongan agar mereka bisa mengaplikasikan ilmu dan pengetahuannya sesuai dengan apa yang mereka peroleh semasa kuliah,” paparnya.
(andries)
