Oleh: Andre Vincent Wenas
PRESIDEN Prabowo Subianto banyak melakukan kunjungan ke luar negeri, sedangkan wakilnya, Gibran Rakabuming Raka banyak menerima tamu-tamu negara yang berkunjung ke Indonesia.
Kerjasama saling melengkapi yang apik membela kepentingan bangsa di kancah internasional.
Nafas perjuangannya tetap tak berubah. Politik bebas-aktif dan nonblok semakin dipertegas.
Konfigurasi BRICS yang perlu dimanfaatkan untuk menunjang banyak persoalan di kawasan. Termasuk, diplomasi soal Palestina yang telah bikin pusing lantaran dilematis.
Kita ditantang untuk mengolah peran di multilateralisme konkret yang sekaligus menguji-coba seberapa besar pengaruh Indonesia dalam dimensi ekonominya.
Seiring dengan peta hubungan internasional yang harus dengan cermat kita baca, sisi pertahanan negara tak boleh diabaikan.
Modernisasi alutsista, perluasan struktur TNI, peningkatan anggaran dan penambahan struktur, apakah telah menghasilkan peningkatan kemampuan pertahanan yang sebanding.
Karenanya aspek penguatan keamanan, penambahan kapal induk, penjagaan perbatasan, penanggulangan dan pencegahan terorisme, kejahatan lintas negara dan penjagaan keamanan nasional harus terus ditingkatkan.
Kita sadar akan perlunya keseimbangan antara pendekatan keamanan, penegakan hukum dan perlindungan masyarakat.
Dimensi hubungan internasional
Politik bebas aktif tetap menjadi garis utama. Presiden Prabowo Subianto berulang kali menegaskan Indonesia tidak masuk ke blok kekuatan tertentu dan tetap menjalankan politik luar negeri yang bebas aktif.
Kita mencatat, waktu itu, pada Maret 2026, Prabowo secara eksplisit menyatakan Indonesia tidak ingin bergabung dengan blok mana pun dan menghormati seluruh kekuatan serta negara.
Artinya, pemerintah tidak mengubah doktrin dasar: politik bebas aktif, tetap nonblok, membina multilateralisme demi kepentingan nasional. Dari sisi kesinambungan kebijakan luar negeri, ini cukup jelas.
Indonesia di kancah Global South semakin aktif. Di BRICS, misalnya. Kita telah menjadi anggota penuh BRICS pada Januari 2025, kemudian Prabowo menghadiri KTT BRICS di Brasil pada Juli 2025.
Dalam forum itu, Indonesia memberi catatan tentang reformasi tata kelola global, representasi negara-negara Global South, kembali soal multilateralisme, penolakan terhadap standar ganda dan perdamaian internasional. Semua hal ini telah memperluas ruang diplomasi Indonesia di luar forum tradisional seperti ASEAN dan G20.
Menyangkut isu Palestina, telah menjadi salah satu agenda diplomasi terbesar pemerintahan Prabowo.
Pada Mei 2025, Prabowo menyatakan Indonesia siap berkontribusi dalam bantuan kemanusiaan, bantuan medis, penerimaan pasien Palestina, kemungkinan kontribusi pasukan penjaga perdamaian, sampai rekonstruksi Palestina.
Jangan lupa, Indonesia tetap menekankan two-state solution.
Pada September 2025, di PBB, Prabowo bahkan menyatakan Indonesia siap mengerahkan 20 ribu atau lebih personel jika PBB memberikan mandat untuk misi perdamaian di Gaza, Ukraina, Sudan, Libya, atau tempat lain yang membutuhkan. Ini menunjukkan perubahan dari sekadar diplomasi pernyataan menuju tawaran kontribusi keamanan internasional.
Agenda Board of Peace untuk Gaza
Pada Januari 2026, Prabowo menandatangani Board of Peace Charter.
Menurut pemerintah, keterlibatan Indonesia dimaksudkan untuk mendukung penghentian kekerasan, perlindungan warga sipil, akses bantuan kemanusiaan, rekonstruksi Gaza, mempertahankan arah menuju solusi dua negara.
Inisiatif ini merupakan salah satu langkah diplomatik yang paling signifikan pada periode kedua tahun pertama pemerintahan.
ASEAN tetap menjadi fondasi, artinya pemerintah tidak meninggalkan ASEAN. Misalnya dalam pertemuan dengan Singapura pada Juni 2025, Presiden Prabowo Subianto juga membahas Gaza, konflik Iran–Israel, masalah Myanmar dan stabilitas kawasan sampai soal penguatan multilateralisme ASEAN.
Kalau kita cermati, pola diplomasi Prabowo memiliki empat lapisan, yaitu ASEAN, lalu Global South/BRICS, forum G20, dan PBB. Empat lapisan ini telah memperluas arena diplomasi Indonesia.
Dimensi pertahanan, perubahannya jauh lebih besar, paling menyolok adalah peningkatan kapasitas dan struktur TNI.
Pada 10 Agustus 2025, Prabowo meresmikan 6 Kodam baru, 14 Komando Daerah Angkatan Laut, 3 Komando Daerah Angkatan Udara, 1 Komando Operasi Udara, 6 Grup Kopassus, 20 Brigade Teritorial Pembangunan, dan 100 Batalion Teritorial Pembangunan, sampai berbagai satuan baru lainnya. Ini jelas merupakan ekspansi struktur TNI yang sangat besar.
Apa arti ekspansi TNI tersebut? Secara strategis, pemerintah ingin membangun TNI yang lebih tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Terutama perbatasan, pulau-pulau terluar, kawasan strategis, wilayah yang dianggap rawan.
Ini sejalan dengan konsep Sishankamrata (Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta). Kementerian Pertahanan menyebut strategi pertahanan pemerintah sebagai pertahanan defensif aktif.
Sisi anggaran pertahanan yang meningkat, ini sebagai salah satu indikator paling konkret.
Dalam rancangan APBN 2026, belanja pertahanan diproyeksikan mencapai sekitar Rp 335,3 triliun atau meningkat sekitar 37 persen dibandingkan tahun sebelumnya (2025).
Sementara proposal anggaran Kemhan dan TNI yang disetujui Komisi I DPR pada September 2025 mencapai sekitar Rp 187,1 triliun untuk pagu Kemhan/TNI yang dibahas dalam konteks tersebut. Perbedaan angka ini perlu hati-hati dibaca karena cakupan pos dan tahap anggaran berbeda.
Modernisasi alutsista, arah kebijakan pemerintah adalah mempercepat pengadaan pesawat tempur, kapal perang, kapal selam, radar, pertahanan udara, kendaraan tempur, sistem komando dan pengendalian, serta kemampuan intelijen.
Tujuannya, bukan hanya jumlah alutsista tetapi membangun deterrence. Dengan kata lain Indonesia ingin membuat biaya bagi pihak yang mengancam Indonesia menjadi semakin tinggi.
Tetapi ada persoalan penting yang harus kita perhatikan. Di mana ekspansi struktur TNI itu haruslah kita dibandingkan dengan jumlah personel, anggaran operasi, pemeliharaan, amunisi dan alutsista serta kemampuan logistik. Karena memiliki lebih banyak satuan tidak otomatis berarti lebih kuat secara militer.
Misalnya sebuah brigade baru membutuhkan personel, senjata, kendaraan, amunisi, pangkalan, komunikasi, intelijen, anggaran latihan dan maintenance.
Jadi ukuran keberhasilan pertahanan seharusnya bukan hanya berapa satuan yang dibentuk, tetapi berapa besar peningkatan kemampuan tempurnya.
Dalam keamanan, ancamannya sekarang jauh lebih kompleks dari pada perang konvensional. Pemerintah menghadapi ancaman tradisional, misalnya konflik perbatasan, pelanggaran wilayah, sengketa laut, ancaman militer.
Dan, ancaman nontradisional seperti terorisme, narkotika, perdagangan manusia, penyelundupan, cybercrime, online scam, illegal fishing, perdagangan senjata, dan kejahatan lintas negara.
Kementerian luar negeri sendiri memasukkan kejahatan lintas negara yang semakin kompleks sebagai salah satu tantangan penting dan menekankan koordinasi lintas kementerian serta perlindungan WNI.
Dimensi keamanan internasional semakin penting, Ada perubahan menarik, dulu keamanan Indonesia terutama dipikirkan sebagai pertahanan wilayah. Sekarang keamanan wilayah ditambah keamanan digital, keamanan energi, pangan, laut, rantai pasok, dan warga negara kita yang ada di luar negeri. Ini sesuai dengan perubahan lingkungan strategis Indo-Pasifik.
Jadi beberapa indikator yang dapat dipakai untuk mengukur kinerja pemerintah dalam hubungan internasional, ringkasnya posisi Indonesia di ASEAN, posisi di BRICS, hubungan dengan AS, hubungan dengan China, hubungan dengan Uni Eropa, diplomasi Palestina, kontribusi peacekeeping, investasi/perdagangan hasil diplomasi dan posisi Indonesia di PBB.
Sedangkan aspek pertahanan indikatornya anggaran pertahanan, jumlah dan kualitas alutsista, kesiapan operasional, latihan gabungan, kemampuan pertahanan udara, kemampuan kapal selam, surveillance Natuna, kemampuan drone, cyber defence, dan interoperability TNI.
Aspek keamanan, perlu ditingkatkan kerjasama lintas kementerian dalam penanggulangan dan pencegahan terorisme, narkotika, kejahatan lintas negara, keamanan perbatasan, illegal fishing, cybercrime, perlindungan WNI, konflik sosial, isu Papua, dan keamanan maritim.
Kalau melihat hampir dua tahun pertama, karakter pemerintahan Prabowo di tiga bidang ini cukup jelas.
Hubungan internasional lebih aktif dan lebih luas. Indonesia tetap nonblok, tetapi secara simultan memperkuat posisi di ASEAN, BRICS, G20 dan PBB, dengan Palestina sebagai salah satu agenda diplomatik utama.
Sisi pertahanan, ekspansi struktur dan anggaran sangat nyata. Pembentukan banyak satuan baru dan peningkatan anggaran menunjukkan pemerintah memberikan prioritas lebih besar kepada pertahanan.
Sisi keamanan, pendekatannya semakin multidimensional. Bukan hanya TNI/Polri dan ancaman militer, tetapi juga kejahatan lintas negara, cyber, perbatasan, keamanan maritim dan perlindungan WNI.
Namun ukuran keberhasilan sebenarnya belum cukup hanya dengan melihat jumlah kunjungan luar negeri, keanggotaan forum, kenaikan anggaran, atau pembentukan satuan TNI. Untuk evaluasi yang lebih substantif, kita perlu melihat hasil konkret.
Lalu isu strategis apa yang seharusnya dibawa Indonesia secara lebih kuat ke forum internasional?
Paling tidak, ada 10 isu yang sangat strategis untuk dibawa ke forum internasional.
Pertama, isu keamanan laut dimana Indonesia sebagai negara kepulauan.
Kedua, Isu kehutan, biodiversitas dan “terorisme ekologi”.
Ketiga, climate justice serta pendanaan iklim.
Keempat, critical minerals.
Kelima, hilirisasi dan green industrialisation.
Keenam, ketahanan pangan.
Ketujuh, ketahanan energi.
Kedelapan, reformasi sistem perdamaian dunia.
Kesembilan, isu Palestina dan hukum internasional.
Dan, kesepuluh, artificial intelligence, digital sovereignty dan cyber security.
Beberapa di antaranya memang sudah muncul dalam dokumen strategis Kemlu 2026–2027, yang secara khusus merekomendasikan diplomasi Indonesia mengenai ketahanan iklim, keamanan maritim, AI governance, critical minerals, semikonduktor dan posisi Indonesia sebagai bridge-builder antara berbagai kelompok negara.
Indonesia harus membawa “Global Maritime Security”. Ini adalah salah satu isu yang paling natural untuk Indonesia.
Indonesia bukan sekadar negara yang mempunyai laut, tapi Indonesia adalah negara kepulauan terbesar.
Jadi agenda yang bisa dibawa adalah soal keamanan jalur pelayaran, kebebasan navigasi, illegal fishing, pencurian sumber daya laut, penyelundupan, keamanan kabel bawah laut, keamanan pelabuhan, perubahan iklim dan kenaikan permukaan laut, perlindungan negara kepulauan kecil.
ASEAN sendiri pada 2026 sudah mengeluarkan ASEAN Leaders’ Declaration on Maritime Cooperation, sehingga isu ini memiliki landasan regional.
Gagasan besarnya tentang “Indo-Pacific Maritime Security Initiative“.
Indonesia bisa menawarkan diri sebagai salah satu penggerak standar keamanan maritim negara-negara kepulauan.
Lalu soal “Ecological security”, ini bukan sekadar perubahan iklim. Ini sangat relevan dengan terorisme ekologi dan habitat orangutan.
Indonesia dapat memperluas agenda climate security ke ecological security. Artinya yang dilindungi bukan hanya CO₂, tetapi juga hutan, lahan gambut, mangrove, terumbu karang, biodiversitas, Sungai, laut, dan habitat satwa.
Presiden Prabowo sendiri dalam pidatonya di WEF 2026 mengatakan Indonesia ingin menjadi negara yang melindungi lingkungan dan alam, dan menekankan bahwa Indonesia sangat berkepentingan terhadap masa depan laut karena sekitar tiga perempat wilayahnya adalah laut.
Indonesia bisa memimpin agenda “Global Tropical Forest Protection“. Ini potensial sekali, karena Indonesia mempunyai kepentingan sekaligus posisi tawar dimana Amazon, Congo dan Indonesia merupakan tiga kawasan hutan tropis utama dunia.
Indonesia bisa mengusulkan “Global Tropical Forest Compact” dengan prinsip negara yang menjaga hutan harus memperoleh manfaat ekonomi yang nyata. Bukan hanya slogan “jangan tebang hutan.”
Tetapi forest protection berdampak pada isu carbon, lalu biodiversity, yang berdampak ke financing dan technology serta income masyarakat. Indonesia sendiri telah membawa isu hutan dan reforestasi dalam diplomasi ekonominya.
Biodiversitas sebagai aset ekonomi global bisa menjadi diplomasi yang sangat khas Indonesia.
Contohnya orangutan (pongo abelii, pongo tapanuliensis, pongo pygmaeus). Indonesia bisa saja mengatakan bahwa keanekaragaman hayati Indonesia bukan hanya urusan Indonesia tetapi juga aset ekologis dunia.
Oleh karena itu kita bisa meminta biodiversity financing, pembayaran jasa ekosistem, technology transfer, ecological debt, dan conservation financing.
Pada gilirannya, ini bisa mengubah paradigma negara kaya meminta “Indonesia menjaga hutan” menjadi “dunia ikut membayar biaya menjaga hutan Indonesia”.
Menyangkut “critical minerals”, mungkin senjata diplomasi ekonomi terbesar Indonesia.
Kita tahu Indonesia mempunyai nikel, tembaga, bauksit, timah, potensi rare earth, sumber daya mineral lainnya. Presiden Prabowo sendiri menekankan bahwa critical minerals merupakan aset strategis Indonesia.
Tetapi Indonesia harus berhati-hati agar tidak hanya menjadi sumber penambangan dan smelter milik investor aasing. Namun, agenda internasionalnya bisa menjadi “Global Critical Minerals Partnership” dengan prinsip resource lalu processing dan technology serta manufacturing, plus Research and Deveopment.
Bukan hanya hasil penambangan dan export bahan mentah. Dokumen strategis Kemlu 2026–2027 juga secara khusus menyarankan kemitraan Indonesia mengenai semikonduktor dan critical minerals dengan EU, China, Jepang, Korea Selatan, Taiwan, AS, serta negara kaya sumber daya lainnya.
Mengenai “green industrialisation” Indonesia bisa menawarkan konsep “Green Industrialisation for the Global South”. Artinya negara berkembang tidak harus memilih antara pertumbuhan ekonomi atau lingkungan.
Indonesia bisa menunjukkan model hilirisasi, renewable energy, manufacturing, green products, lalu export.
Pemerintah saat ini memang menempatkan transisi energi dan industrialisasi sebagai bagian dari strategi transformasi ekonomi.
Dalam forum Indonesia–Jepang, Prabowo menyampaikan target pengembangan 100 GW tenaga surya dalam tiga tahun.
Aspek “climate finance”, ini bisa menjadi agenda diplomasi yang sangat penting. Indonesia dapat mengatakan negara berkembang tidak dapat melakukan transisi energi tanpa pembiayaan yang terjangkau.
Agenda yang dapat dibawa dalam “climate finance” misalnya concessional financing, debt-for-nature swap, carbon market, blue carbon, mangrove, tropical forest financing.
Bahkan, kajian dalam Jurnal Hubungan Luar Negeri Kemlu 2026 menyoroti blue carbon Indonesia sebagai aset yang belum sepenuhnya dimanfaatkan dalam diplomasi iklim.
Dalam isu “Global Food Security” Indonesia juga dapat memainkan peran lebih besar dalam isu beras, pangan tropis, pupuk dan teknologi pertanian. Agenda yang bisa dibawa soal cadangan pangan ASEAN, stabilisasi harga pangan, teknologi pertanian, benih, pupuk, climate-resilient agriculture, perdagangan pangan yang tidak menggunakan pangan sebagai alat tekanan geopolitik. Ini semakin penting karena perang dan gangguan rantai pasok dapat mengubah harga pangan global.
Mengenai reformasi sistem internasional, Indonesia dapat menggunakan posisi di ASEAN, di forum G20, juga BRICS dan OECD sampai ke OIC dan PBB sebagai “bridge-builder”.
Kementerian luar negeri sendiri mengidentifikasi peran Indonesia sebagai “bridge-builder” untuk menyatukan berbagai kelompok negara dalam isu supply chain, climate resilience, maritime security, digital governance dan development finance.
Ini sebenarnya bisa menjadi doktrin diplomasi Indonesia yang sangat kuat, karena Indonesia bukan memilih blok tapi Indonesia menghubungkan blok.
Presiden Prabowo juga menyampaikan gagasan serupa dalam Eastern Economic Forum September 2026, dengan menekankan pentingnya membangun jembatan di tengah fragmentasi perdagangan, keuangan, energi, pangan dan rantai pasok global.
Akhirnya, terhadap isu Palestina, Indonesia sudah sangat aktif dalam isu ini. Tetapi diplomasi Indonesia bisa diarahkan dari sekedar dukungan politik menjadi “Indonesia Peace & Reconstruction Initiative” yang mencakup bantuan kemanusiaan, rumah sakit, Pendidikan, rekonstruksi, water infrastructure, food security, peacekeeping jika mandat PBB tersedia dan dukungan terhadap solusi dua negara.
Penulis: Andre Vincent Wenas, MM, MBA, pemerhati ekonomi dan politik, Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis PERSPEKTIF (LKSP), Jakarta.
