FajarManado.News, Jakarta–Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dipastikan akan disahkan menjadi undang-undang (UU) pada Kamis, 19 November 2026, besok.
Kepastian ini dibenarkan Ketua Komisi III DPR Habiburokhman di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu sore, 18 November 2026 beberapa saat setelah pembahasan tingkat pertama naskah RUU tersebut di Senayan Jakarta.
“Iya,” ujarnya setelah beredar kabar bahwa DPR RI akan menggelar Sidang Paripurna mulai Pukul 09.30 WIB, besok.
Seperti diberitakan, semua fraksi di DPR RI dan pemerintah telah menyepakati bahwa RUU Perampasan Aset segera dibawa ke Rapat Paripurna DPR terdekat untuk disahkan menjadi UU.
“Komisi III DPR RI dan pemerintah, apakah naskah RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat dilanjutkan pada pembicaraan tingkat dua, yaitu pengambilan keputusan atas RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya, yang akan dijadwalkan pada rapat paripurna DPR terdekat?” ujar Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad.
“Setuju,” lanjut Dasco. “Setuju,” seru anggota DPR. Tok. Dasco menengetuk palu dengan tangan kanannya.
Dasco kemudian meminta persetujuan lebih tegas dari pihak pemerintah dan dan fraksi DPR harus menandatangani naskah RUU Perampasan Aset.
“Untuk lebih mempertegas persetujuan, diminta wakil dari fraksi-fraksi, perwakilan pemerintah, Wakil Menteri Hukum, Wakil Menteri Sekretaris Negara, Dirjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, dan Staf Ahli Bidang Politik dan Hukum Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai perwakilan pemerintah untuk menandatangani naskah RUU Perampasan Aset,” imbuhnya.
Penandatanganan berita acara persetujuan selanjutnya dilakukan oleh perwakilan pemerintah dan fraksi-fraksi.
Dalam pembahasan tingkat pertama antara pemerintah dan Komisi III DPR RI tersebut, semua fraksi melalui pandangan mininya kompak menyatakan setuju terhadap naskah RUU Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana lainnya untuk dibahas dan ditetapkan pada pembahasan tingkat kedua melalui Sidang Paripurna DPR RI untuk ditetapkan menjadi Undang Undang.
6 Poin Utama
Setidaknya ada enam poin utama dalam RUU yang mengatur perampasan aset untuk tindak pidana korupsi serta 6 jenis tindak pidana lainnya:
1. Tindak pidana narkotika dan psikotropika
2. Tindak pidana terorisme dan pendanaan terorisme
3. Tindak pidana penyelundupan manusia
4. Tindak pidana penyelundupan senjata, amunisi, dan bahan berbahaya
5. Tindak pidana perdagangan orang
6. Tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan yang menggunakan sarana teknologi informasi dan/atau berdampak pada perekonomian masyarakat luas, seperti judi daring, ppenipuandan penggunaan investasi, dan penipuan kripto.
Sementara mekanisme Perampasan Aset menggunakan dua pendekatan.
Pertama, Conviction-based forfeiture atau Perampasan berdasarkan putusan pidana terhadap pelaku.
Kedua, Non-conviction-based forfeiture atau perampasan aset tanpa menunggu putusan pidana. Semisal, jika tersangka/terdakwa meninggal dunia, melarikan diri, sakit permanen, atau keberadaannya tidak diketahui, dengan batasan kriteria nilai aset tertentu.
Sedangkan pengelolaan dan pengawasan aset hasil rampasan akan dilakukan oleh badan khusus yang dibentuk oleh Presiden, didukung oleh sistem pengelolaan berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.
[**heru]