FajarManado.News, Jakarta — Angin segar bagi mitra Badan Gizi Nasional (BGN) yang punya dapur Makan Begizi Gratis (MBG) tapi belum beroperasi.
Kepala BGN Sudaryono menyatakan pihaknya memilih masih membenahi tata kelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG selama satu dua bulan kedepan, sebelum membuka lebih banyak dapur baru.
“Saya harus katakan bahwa mungkin sekarang ini kami fokus quality over quantity,” katanya di Jakarta Pusat.
“Kami mohon maaf, mohon sampaikan kepada konstituennya yang saat ini mungkin sudah membangun dapur, sudah selesai, sudah jadi, sudah 100 persen. Izinkan kami akan buka bertahap ya,” sambung Sudaryono dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi IX DPR R, Kamis, 17 September 2026.
Menurutnya, BGN saat ini tengah menerbitkan peraturan badan (perbadan) sekaligus melakukan pembenahan tata kelola.
Proses tersebut mencakup penutupan dapur, penghentian sementara atau suspend, hingga pemberian sanksi terhadap SPPG yang tidak memenuhi ketentuan.
Ia mengungkapkan, BGN juga menerima permintaan dari sejumlah daerah agar penyaluran MBG segera dibuka.
Permintaan tersebut, katanya, antara lain datang dari Papua hingga Nusa Tenggara Timur (NTT).
Bertahap
Untuk itulah maka pembukaan dapur baru akan dilakukan secara bertahap setelah pembenahan tata kelola selesai.
Prioritas awal akan diberikan kepada wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), khususnya Papua, Maluku, dan NTT.
“Kemudian kita buka aglomerasi yang ada di luar Jawa, termasuk pesantren, termasuk nanti baru kita lihat lagi kebutuhan-kebutuhan yang ada, termasuk yang ada di Jawa. Jadi tahapannya memang seperti itu,” ujarnya, dilansir DutaTv.com.
Sudaryono kemudian mengatakan memahami penundaan pembukaan dapur baru dapat berdampak kepada mitra BGN yang sudah mengeluarkan biaya untuk membangun SPPG.
Ia mengakui sebagian mitra bahkan telah mengambil pinjaman bank untuk membiayai pembangunan dapur.
“Kami paham bahwa banyak di antara para mitra itu karena janji, yakin, sudah ambil bank, kemudian cicilan, gitu,” katanya.
Sudaryono mengatakan pembukaan dapur secara besar-besaran sebelum tata kelola diperbaiki justru berpotensi memperluas persoalan.
Langkah ini, menurut dia, untuk menghindar dari kemungkinan menambah masalah.
“Sekarang masalahnya, katakanlah 27 ribu, terus kita main buka lagi, kan makin banyak. Maka probabilitas untuk terjadinya masalah bisa jadi lebih besar,” kilah Bos BGN itu.
Karena itu, BGN meminta waktu sekitar satu hingga dua bulan untuk melakukan pembenahan tata kelola sebelum memperluas pembukaan dapur.
Dalam penataan tersebut, Sudaryono mengatakan BGN tidak akan melakukan belanja modal untuk kebutuhan tertentu.
BGN akan mengadopsi sistem yang sudah berjalan dan menerapkan pembagian berdasarkan zonasi.
[**/heru]
