FajarManado.News, Jakarta — Posisi Menteri Keuangan (Menkeu) mendadak bergeser. Purbaya Yudhi Sadewa tiba-tiba mendapat kabar terkena reshuffle di Kabinet Merah Putih, Senin, 14 September 2026.
Saat hadir dan berbicara pada rapat gabungan Komite IV DPD RI, “Menteri Cowboy” ini mendapat kabar dari Mensesneg sekitar pukul 14.30 Wita.
Info melalui telepon ini, disampaikan Ketua Komite IV DPD Ahmad Nawardi. Purbaya pun, langsung bergegas keluar tanpa memberi keterangan kepada wartawan.
Setelah terhenti sejenak, Purbaya menerima telepon dan meninggalkan lokasi rapat, siaran YouTube DPD RI menampilkan paparan oleh Wakil Menteri PPN/Wakil Kepala Bappenas Febrian Alphyanto Ruddyard.
Karena itulah, Purbaya tak lagi tampak saat sesi tanya jawab, termasuk paparan dan masukan dari Ir Stefanus BAN Liow, MAP, Senator Indonesia dari Dapil Sulut yang juga anggota Komite IV DPD RI sekaligus Ketua BULD DPD RI ini.
Purbaya hadir dalam rapat Komite IV DPD RI sejak pukul 11.00 WIB bersama Bappenas hingga perwakilan Bank Indonesia.
Ia menyampaikan terima kasih kepada DPD RI terkait pembahasan soal nota keuangan RAPBN Tahun 2027.
“Di kesempatan yang baik ini, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT atas limpahan Rahmat dan karunianya kita semua diberikan kesehatan dan kesempatan untuk dapat hadir dalam Rakyat Kerja,” kata Purabaya dalam rapat.
“Saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pimpinan dan anggota Komite IV DPD RI atas terselenggaranya rapat kerja membahas rancangan UU tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun anggaran 2027 dan Nota Keuangan,” sambungnya.
Ia kemudian menyampaikan strategi dan fiskal tahun 2027 dan menekankan ingin mewujudkan Indonesia yang adil dan makmur.
“Yang pertama strategi dan fiskal tahun 2027 dan kedua sinergi dan harmonisasi dan kebijakan pusat dan daerah yang mencakup arah ke kebijakan transfer ke daerah. Menyampaikan strategi dan fiskal tahun 2027 dalam rangka mewujudkan Indonesia yang berdaulat adil dan makmur,” katanya.
Purbaya mengatakan di tengah gejolak geopolitik yang dihadapi bangsa di dunia, APBN memiliki peran yang penting. Purbaya menekankan APBN adalah alat untuk melindungi rakyat.
Di tengah persaingan global yang semakin kuat, perubahan teknologi yang cepat, serta gejolak geopolitik yang penuh ketidakpastian APBN memegang peranan yang sangat strategis,” kata Purbaya.
“APBN bukan sekedar dokumen keuangan negara tapi APBN adalah alat perjuangan untuk melindungi rakyat, memperkuat pondasi ekonomi dan mewujudkan cita-cita mulia bangsa, yaitu Indonesia yang berdaulat adil dan makmur,” imbuhnya.
Prabowo Lantik Suahasil Jadi Menkeu
Sekira Pukul 15.00 WIB, Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Suahasil Nazara sebagai Menkeu yang baru menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa.
Pelantikan digelar di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat. Prabowo memimpin langsung pembacaan sumpah jabatan.
“Demi Tuhan saya berjanji. Bahwa saya akan setia kepada UUD Negara RI Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya, dalam menjalankan tugas jabatan, akan menjunjung tinggi etika jabatan bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab,” ujar Prabowo yang diikuti pejabat yang dilantik.
Pelantikan Suahasil sebagai Menkeu ini menjadi pergantian kedua jabatan bendahara negara setelah Purbaya dilantik pada 8 September 2025 menggantikan Sri Mulyani.
Suahasil bukan orang baru di lingkungan Kementerian Keuangan. Ia sudah lama menjadi Wamenkeu, yakni sejak era Presiden Jokowi dan kembali menjabat Wamenkeu Kabinet Merah Putih ketika pada 21 Oktober 2024.
Ketimpangan Regulasi
Pada kesempatan itu, Senator Stefanus Liow menyatakan mendukung APBD 2027 yang mengambil tema: tumbuh lebih tinggi. Sejahtera lebih cepat.
Namun ia menegaskan harus dilakulan dievaluasi bersama, karena masih ada ketimpangan regulasi pusat dan daerah.
Dalam evaluasi, regulasi pemerintah pusat masih memberikan dampak buruk terhadap percepatan ekonomi dan pembangunan di daerah.
“Contoh, misalnya, dalam penyampaian hasil paripurna APBD, di pusat menyampaikan sekian hari, namun hasilnya karena kesibukan di pusat, kenyataannya, karena kesibukan di pusat, bukannya berhari-hari, tapi berminggu-minggu,” ujarnya.
Begitu juga halnya, soal dana daerah yang mengendap di bank-bank. “Itu perlu ditelusuri, apakah manatory sandang yang membatasi daerah merealisasikan anggaran,” ujarnya.
Ia juga menyoroti penanganan program prioritas Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP).
Kedua program prioritas pemerintan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka ini, katanya, daerah tidak jelas, apa yang menjadi tangung jawab pemerintah daerah.
Kalau di Kelurahan, lanjutnya, tentu dibawah Kemendagri, Desa Kementerian PDT.
Menurutnya, namanya koperasi sebaiknya diserahkan kepada kementerian koperasi.
[**/heru]
