Oleh: Andre Vincent Wenas
JOKOWI mulai aktif turun ke akar rumput untuk membantu Kaesang Pangarep, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
Manuver politik Presiden ke 7 Republik Indonesia ini, sontak saja segelintir pembencinya ribut, berisik, berkoar-koar kesana dan kemari.
Kampanye hoaks pun ditebar. Kebohongan yang sistematisasi lewat metode “firehose of falsehood”, yang disemburkan terus menerus bakal ditelan sebagai kebenaran. Ya, tentu oleh mereka yang tidak kritis.
Maka tuduhan Jokowi haus kekuasaanlah, politik dinastilah, munafiklah, pembohonglah, koruptorlah dan PKI-lah dan ejekan lainnya yang sekedar mengumbar rasa benci tak berdasar oleh segelintir golongan pembenci, giat dilancarkan.
Padahal Bobby Nasution, menantu Jokowi jadi Gubernur Sumatera Utara (Sumut) yang sebelumnya jadi Walikota Medan adalah melewati jalur pilkada, alias dipilih langsung oleh rakyat Sumut. Bukan dengan merampas kursi kadernya sendiri, seperti dicontohkan mantan parpolnya Jokowi, Bobby dan Gibran Rakabuming Raka.
Bobby Nasution jadi Walikota Medan sewaktu ia masih kader PDI Perjuangan. Setelah dapat rekomendasi dari partai-partai pengusung dan pendukung ia kemudian bertarung lewat pilwakot Medan dalam kontestasi terbuka. Bobby Jadi Walikota bukan sebagai petugas partai, tapi dapat amanat langsung dari rakyat.
Kemudian Bobby jadi Gubernur Sumut. Jelas bukan hasil dari politik dinasti yang bisa seenaknya mengambil kursi jatah orang lain.
Saat itu, ia sudah pindah ke Partai Gerindra. Setelah dapat rekomendasi partai-partai pengusung dan pendukung maka ia ikut bertarung dalam pilgub, dan terpilih. Jadi rakyat Sumatera Utaralah yang memberi mandat untuk memimpin Sumut melalui kontestasi terbuka pilkada.
Gibran Rakabuming Raka jadi Wakil Presiden dan sebelumnya jadi Walikota Solo juga lewat pilkada dan pilpres, yang uga menganut sistem pemilihan langsung oleh rakyat.
Untuk menjadi Walikota Solo waktu itu, Gibran mendapat rekomendasi dari PDI Perjuangan dan kemudian berhasil memikat hati rakyat Solo untuk memilihnya. Jejak nyata dari kepemimpinannya selama memimpin Solo dikabarkan lebih hebat dibandingkan walikota sebelumnya, termasuk semasa ayahandanya sendiri, Jokowi.
Kemudian untuk sampai ke kursi Wakil Presiden, Gibran diminta langsung oleh – waktu itu capres Prabowo Subianto – bahkan sampai beberapa kali. Sampai 5 kali menurut Prof Sufmi Dasco Ahmad.
Lalu pasangan Prabowo-Gibran memenangkan kontestasi pilpres tahun 2024 yang diikuti 3 paslon.
Paslon Prabowo-Gibran berhasil menang dalam satu putaran dengan hasil land-slide 58,6 persen atau 96,2 juta suara lebih. Mengalahkan paslon Anies-Cak Imin (yang dapat sekitar 24 persen) dan Ganjar-Mahfud (yang cuma meraih 16 persen) sehingga sering dicibir banyak orang sebagai pasangan lobet.
Lalu Kaesang Pangarep. Ia jadi Ketua Umum PSI, juga lewat Pemilu Raya PSI yang waktu itu diselenggarakan secara online. Pemilu Raya PSI ini diselenggarakan dengan sistem yang sangat terbuka, transparan dan demokratis, diikuti 3 calon Ketua Umum.
Model Pemilu Raya PSI seperti ini baru pertama kali diselenggarakan di Indonesia, dan ternyata berhasil dan berjalan sangat mulus. Model Pemilu Raya PSI yang diselenggarakan online ini sering disebut bisa jadi contoh di masa depan. Pantas dipertimbangkan untuk diterapkan secara nasional.
Model pemilu seperti ini ternyata bisa menghilangkan kecurangan akibat praktek jual-beli dan manipulasi suara di sepanjang jalur logistik perjalanan kertas suara dan formulir lanjutannya sampai ke tabulasi final di KPU pusat. Penghitungan suara berjalan lewat jalur elektronik, sehingga steril dari praktek manipulatif.
Itu tadi generasi anak dan mantu Jokowi, mereka semua terpilih lewat kontestasi, bukan drop-dropan model politik dinasti yang parpolnya dikuasai ayah atau ibu, kemudian diwariskan ke anak atau mantunya.
Sekarang tatkala Jokowi – sebagai rakyat biasa – memutuskan untuk kerja keras dan mati-matian memenangkan PSI dalam kontestasi politik di 2029 nanti, malah dihina-hina, dibilang pemilu masih jauhlah, ambisi keluargalah, dan banyak cingcong lainnya.
Ya pemilu memang masih di tahun 2029 nanti, namun PSI walau banyak di perlemen daerah, tapi khan bukan parpol yang ada di parlemen pusat, sehingga masih harus melalui apa yang disebut “verifikasi administratif” dan “verifikasi faktual” oleh KPU sebagai persyaratan sebagai parpol peserta pemilu 2029 nanti.
Mulai dari proses pendaftaran parpol serta sampai ke tahap “verifikasi faktual” itu rencananya bakal diselenggarakan pada tahun 2027 besok. Jadi waktunya sangat singkat bagi parpol non-perlemen untuk bersiap diri.
Kita semua sebetulnya sadar sepenuhnya bahwa syarat utama agar parpol bisa lolos “verifikasi faktual” oleh KPU meliputi kepengurusan tetap, keterwakilan perempuan, dan keanggotaan yang valid.
Kepengurusan dan kantor parpol mesti ada. Pengurus inti terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota saat didatangi petugas.
Untuk keterwakilan perempuan, setiap parpol memiliki paling sedikit 30% pengurus perempuan pada kepengurusan tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.
Lalu, memiliki alamat kantor yang sah dan tetap di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan pemilu selesai. Memiliki minimal 1000 orang anggota atau 1 per 1000 dari jumlah penduduk pada setiap kepengurusan kabupaten/kota. Data anggotanya akan dicocokkan dengan KTP-El [e-KTP dan harus punya KTA, serta tidak berstatus sebagai PNS, TNI, Polri, atau kepala desa.
Tambah lagi syarat sekurangnya eksistensi kepengurusan di 75 persen kabupaten/kota pada setiap provinsi, dan 50 persen kecamatan pada setiap kabupaten /kota yang telah memiliki kepengurusan.
Secara berjenjang semua lini harus terpenuhi. Jadi kerja-kerja politik PSI yang akan diverfikasi faktual tahun depan (2027) jelas harus melakukan kerja politiknya dari sekarang, bahkan sejak kemarin-kemarin. The earlier, the better.
Kenapa standar ganda untuk keterlibatan Jokowi di politik diterapkan, tapi kepada Megawati, SBY, Amin Rais, dan lain-lainnya tidak?
Jokowi oleh mereka dilarang terjun ke politik, tapi Megawati, SBY, Amin Rais dan lainnya boleh. Ini jelas standar ganda yang jelas-jelas tidak adil dan malah insinuatif.
Apakah lantaran “pengaruh politik” elektoral Jokowi ditakuti oleh mereka?
Fakta survey membuktikan, tingkat kesukaan publik atau istilahnya “approval rating” Jokowi masih di kisaran 80 persen lebih.
Fakta itu dipandang sangat “berbahaya” bagi elektabilitas parpol mereka sendiri. Sampai-sampai upaya mendegradasi wibawa politik Jokowi ditempuh lewat segala cara. Tidak peduli dengan jalan mempermalukan diri sendiri model Roy Suryo dan Tifa yang maju terus pantang malu.
Mereka terus menghembuskan hoaks-nya soal ijazah Jokowi yang dibilang palsu. Padahal mereka sendiri belum pernah melihat, apalagi memegang ijazah Jokowi.
UGM sebagai institusi yang menerbitkan pun tidak digubris. Dan akhirnya setelah perjalanan hoaks itu membentur dinding hukum, mereka pun mulai mengarah ke ijazah Gibran. The hoax story will keep continue ke episode berikutnya.
Selama “orang-orang besar” di belakang layar itu terus mengsponsori kampanye hoaks ini, maka seperti pepatah yang bilang “ada uang abang nyanyi terus walau fals, tapi kalau bokek ya abang bungkem”. Mereka para wayang ini sebetulnya sekedar cari makan walau dengan cara mempermalukan diri sendiri.
Memang fanomena ini sudah di luar nalar kewarasan, semata-mata dilandasi rasa kebencian karena kalah dalam kontestasi perpolitikan, maka “orang-orang besar” di belakang mereka terus memodali wayang-wayangnya untuk terus berkoar-koar soal ijazah palsu.
Model propanda seperti ini dulu dipraktekkan oleh Joseph Goebbels (menteri propaganda Hitler-Nazi) di era awal 1940-an. “Firehose of falsehood”, semprotkan terus kampanye kebohongan maka – orang yang tidak kritis – akan mau menerimanya suatu sebagai kebenaran.
Maklumlah, semua keramaian ini adalah ulah gerombolan gelandangan politik, para pecundang yang tidak mampu “move-on” dan bekerja sama membangun Indonesia. Mereka tidak mau memberantas korupsi dan melanjutkan hilirisasi. Pembangunan yang Indonesia sentris dipandang tidak menguntungkan oligarki.
Memang begitulah nasib atau suratan takdir para gelandangan politik, sesuai dengan nubuatan KH Abdurrahman Wahid alias Gus Dur dulu.
Penulis Andre Vincent Wenas MM, MBA, pemerhati ekonomi dan politik, Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis PERSPEKTIF (LKSP), Jakarta.
