Airmadidi,Fajarmanado,com – Tudingan miring terkait dana Biaya Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) di SD Negeri Tatelu untuk membayar hutang pribadi serta bangunan sekolah yang rusak tidak dibangun karena BOSP habis bayar hutang dijawab pihak sekolah. Kepala Sekolah SDN Tatelu Vivi Diane Worotitjan, M.Pd mengatakan, pemberitaan yang dimuat disalah satu media dinilai terlalu tendensius dan terkesan menyerang dirinya secara personal.
Vivi sapaan akrab kepala sekolah SDN Tatelu mengakui bahwa, ia memang pernah meminja uang untuk menutupi operasional sekolah karena dana BOSP belum cair, dan uang yang dipinjam tersebut memang dibelanjakan untuk keperluan sekolah yang sudah tertata di Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS). Hal seperti ini juga dialami oleh hamper seluruh kepala sekolah karena pencairan dana BOSP yang sering terlambat.
“Memang untuk menutupi kebutuhan operasional sekolah, kami terpaksa harus meminjam ke kerabat, atau pihak lain dengan jaminan, uang tersebut akan dikembalikan setelah dana BOSP ditransfer ke rekening sekolah. Sebab sebagai kepala satuan Pendidikan, saya harus bertanggungjawab dan menjamin kelancaran proses belajar mengajar di sekolah meski dana BOSP nya belum cair.” Kata Vivi.
Sementara terkait tudingan Gedung sekolah rusak tidak dibangun karena dana BOSP nya digunakan bayar hutang, menurutnya terlalu mengada – ada dan oknum junalis tersebut tidak memahami Juknis penggunaan BOSP. Dimana dana BOSP murni digunakan untuk kepentingan siswa dan operasional sekolah bukan untuk membangun ruang kelas. Karena membangun ruang kelas harus menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan atau Dana Alokasi Umum (DAU) dari pemerintah daerah, sehingga ia menilai tudingan tersebut tendensius dan terkesan ingin mejatuhkan nama baiknya sebagai kepala sekolah.
“Soal bangunan kelas yang rusak, bukan kewenangan kami pihak sekolah untuk membangunnya dengan menggunakan dana BOSP. Ini menunjukan oknum wartawan yang menulis pemberitaan tersebut tidak paham dan tidak mengerti objek berita yang dia tayangkan sehingga terkesan hanya ingin menyerang saya secara personal. Entah apa motif dari pemberitaan tersebut namun saya sangat sayangkan jika tujuan penulisan berita, diduga hanya untuk menjatuhkan nama baik orang bukan mengungkap faktah dilapangan.”terangnya.
Berdasarkan pantauan dilapangan, permasalahan yang dialami kepala sekolah SDN Tatelu nyaris sama dengan yang dialami para kepala sekolah di Minahasa Utara, pasalnya dana BOSP sering dicairkan terlambat, selain itu kalaupun sudah masuk ke rekening sekolah, dana tersebut masih terblokir karena harus melengkapi dokumen dan administrasi yang dibutuhkan sebagai syarat kelengkapan pembukaan blokiran dana BOSP.
Untuk menunggu pembukaan blokir butuh waktu berhari – hari bahkan sampai beberapa minggu baru bisa terbuka, ditambah lagi aplikasi Sipla yang sering bermasalah dengan password saat akan melakukan transaksi sehingga kepala sekolah harus mengurus pergantian password di Bank SulutGo yang juga membutuhkan waktu tertentu untuk mendapatkan password baru, sementara kebutuhan operasional sekolah harus dipenuhi guna kelancaran proses belajar mengajar.
Hal ini yang membuat para kepala sekolah harus mengambil resiko untuk meminjam uang ke pihak lain untuk menutupi kebutuhan disekolah dengan segalah konsekwensi yang harus meraka terima bahkan sampai mempertaruhkan nama baik mereka sebagai kepala sekolah.(Joel)