Manado, Fajarmanado.com – Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey melantik 88 pejabat Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemprov Sulut di Taman Hutan Rakyat (Tahura) Gunung Tumpa, Jumat (03/02).
Ini pelantikan kelima yang dilakukan Gubernur untuk mengisi kekosongan jabatan di Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Dalam sambutannya, Olly mengatakan, hampir semua jabatan di OPD telah terisi, sehingga sistem birokrasi di OPD bisa berjalan dengan baik.
“Hampir semua jabatan di OPD telah terisi. Saya berharap, kinerja para pejabat yang baru dilantik dapat berjalan sesuai sumpah dan janji,” jelas Olly yang 12 Februari mendatang, tepat satu tahun ia memimpin bumi Nyiur Melambai.
Ia juga mengungkapkan alasan dipilihnya Gunung Tumpa sebagai lokasi pelantikan, untuk mengingatkan para pejabat agar selalu dekat dengan rakyat.
“Selama satu tahun, saya terus melakukan evaluasi terhadap kinerja para pejabat pemprov. Inilah hasil dari evaluasi itu. Makanya kami melakukan penyegaran. Semua telah melalui proses panjang. Memang ada yang puas dan tidak puas,” tuturnya.
Ia pun berjanji akan terus mempertahankan pejabat selama empat tahun sisa masa kepemimpinannya. Asalkan, pejabat itu sendiri mau bekerja dengan bersama dengan baik.
“Kalau bekerja dengan benar, pasti tidak ada masalah. Bila berprestasi harus ada penghargaan, kalau tidak tentu ada punishment,” tegas mantan anggota DPR RI itu.
Dari 903 ASN yang mengikuti assessment pejabat eselon IV, lanjut Olly, inilah yang terpilih dan dilantik hari ini.
“Jadi jangan disia-siakan. Segera berkoordinasi dengan mereka yang sudah dilantik duluan,” imbau Olly.
Meski begitu, pengisian jabatan di lingkungan Pemprov Sulut pasca penyesuaian OPD baru, tak kunjung rampung.
Kekosongan masih terjadi di satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yakni Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana (Disdukcapil-KB).
Olly menjelaskan, seusai aturan OPD baru, pelantikan pejabat di Disdukcapil-KB harus melalui persetujuan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
“Ya, kita masih tunggu. Kalau sudah ada baru bisa dilantik,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulut Femmy Suluh mengatakan, ada banyak pertimbangan yang harus dilakukan sehingga pelantikan harus dilakukan dalam beberapa tahapan.
Terkait kekosongan pejabat di Disdukcapil-KB, Femmy menyebut telah ada sosok yang dipilih.
“Tinggal menunggu persetujuan karena sesuai aturan harus begitu. Pejabatnya sudah ada tinggal dilantik,” beber dia.
Dijelaskannya, proses open bidding hanya akan dilakukan terhadap kepala OPD. Pasalnya, telah terjadi kesenjangan sejak pelantikan pejabat eselon II, beberapa waktu lalu.
“Jadi kalaupun yang terpilih mantan pejabat eselon II, tetap open bidding karena ada jarak dengan pelantikan sebelumnya. Setelah itu, baru kita usulkan,” tutur Suluh.
Terpisah, Kepala Biro Organisasi Farly Kotambunan menyambut positif pelantikan tersebut. Baginya, jika semua jabatan telah terisi, pihaknya bakal lebih muda melakukan evaluasi terhadap pembagian tupoksi masing-masing jabatan.
“Sehingga kita dapat cepat melakukan perbandingan. Serta pembagian kembali agar tidak tumpang tindih,” kuncinya.
(smn)
