Tondano, Fajarmanado.com – Kondisi internal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kabupaten Minahasa bergejolak. Suasana ini seiring pengakuan dari sejumlah pengurus Pimpinan Anak Cabang (PAC) yang mengaku siap ‘berperang’ melawan Jantje Wowiling Sajow (JWS) jika sang petahana tidak mendapat rekomendasi DPP untuk pertarung pada Pildaka 2018 mendatang.
Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDIP Sulut Olly Dondokambey pun telah melontarkan statemen jika partai berlambang Kepala Banteng Moncong Putih tetap memprioritaskan ketua partai untuk diusung dalam Pilkada.
Pernyataan Olly, sapaan akrab pria yang juga Gubernur Sulut ini sontak mendapatkan tanggapan beragam. Sebagian kalangan menilai bahwa statement Olly tersebut merupakan sinyal kuat JWS akan mendapat rekomendasi karena saat ini menduduki jabatan Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDIP Kabupaten Minahasa.
Namun beda dengan pandangan pemerhati politik Herry Plangiten. Ia menegaskan, pernyataan Olly tersebut jangan disalah artikan, karena ketika melontarkan statemen itu Olly sama sekali tidak menyebut nama JWS, tetapi yang disebut adalah Ketua DPC.
Menurutnya, bisa saja yang akan mendapat rekomendasi adalah kader lain meskipun bukan ketua DPC. Nanti ketika hal itu terjadi maka akan diterbitkan Surat Keputusan Pelaksana Tugas (Plt) ketua DPC PDIP Kabupaten Minahasa buat kader partai yang mendapat rekomendasi maju Pilkada 2018.
Plangiten menilai, kemungkinan besar JWS sudah mendengar, atau minimal membaca arah kebijakan politik para elit PDIP di provinsi dan di pusat. Tak heran, katanya, JWS sejak dini sudah melakukan manuver-manuver politik untuk mendapatkan dukungan masyarakat maju lewat jalur perseorangan. “Tidak etis bagi seorang kader yang berpeluang besar diusung partainya melakukan manuver melalui jalur politik lain. Ini namanya pelecehan bagi elit-elit partai di tingkat provinsi dan pusat,” ujarnya.
Kemungkinan adanya skenario tidak diusung partainya, lanjut dia, bisa saja sudah dibaca JWS yang dikenal sudah puluhan tahun berkiprah di dunia politik.
“Saya tahu persis kalau JWS pernah menjadi anggota DPRD Minahasa termuda dari Golkar dan Sekretaris DPD II Golkar Minahasa. Jadi kemampuan berpolitiknya tidak bisa diragukan sehingga bisa saja dia sudah membaca arah kebijakan politik elit-elit PDIP dalam menentukan calon PDIP pada Pilkada Minahasa 2018,” papar Plangiten.
Oleh karena itulah, JWS telah berani menempuh langkah politik tidak bersama-sama dengan PDIP menghadap ilkada 2018. “Ini adalah skenario politik. Jadi apa saja bisa terjadi. Karena itu, meskipun JWS adalah ketua DPC, tapi belum pasti jika dirinya yang akan diusung PDIP. Karena PDIP mengutamakan survey,” ujar Plangiten.
Plangiten juga mengatakan jika para elit PDIP pastinya sudah tahu dengan kondisi di Kabupaten Minahasa. Karena itu, adalah resiko yang sangat besar jika memaksakan mengusung kader yang tidak lagi diinginkan rakyat.
“Saya tidak ingin mendahului survey, tapi realitanya memang seperti ini. Kecuali PDIP siap kalah di Minahasa, maka mereka akan mengacukan pada survey. Tapi jika ingin menang, tentu ada langkah mengejutkan yang harus dibuat,” jelasnya.
Seperti diberitakan, kini masih marak beredar formulir B1.1-KWK untuk dukungan perseorangan. Formulir tersebut santer disebut-sebut disebar oleh oknum-oknum Aparatur Sipil Negera (ASN) untuk mendapatkan dukungan bagi JWS menghadapi Pilkada 2018.Kalangan ASN Mereka yang dikabarkan terlibat, mulai dari jajaran kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Camat, Lurah, Kepala Sekolah serta Hukum Tua (Kumtua) sampai perangkat kelurahan dan perangkat desa.
Dalam formulir dukungan tersebut, menerakan nama Jantje Wowiling Sajow dan masyarakat tinggal menandatangi saja, namun kolom nama calon wakil bupati dibiarkan kosong.
“Kalau memang yakin akan diusung oleh PDIP, kenapa formulir dukungan lewat jalur perseorangan ini disebar. Ataukah JWS sudah tahu jika bukan dirinya yang akan diusung sehingga mengumpulkan dukungan,” ujar Plangiten.
Penulis: Fisher Wakulu
Editor : Herly Umbas
