FajarManado.News, Jakarta — Nanik Surdayati Deyang sah menahkodai Badan Gizi Nasional (BGN), Senin, 8 Juni 2026.
Mantan wartawan ini dilantik bersamaan dengan Said Igbal sebagai Penasehat Khusus Presiden Bidang Kstenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara pada Pukul 17.34 Wita, sore tadi.
Selain Nanik yang naik jabatan dari Wakil Kepala (Waka) BGN pada tanggal 2 Juni 2026 atau sehari sebelum kasus korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) menghebohkan tanah air, juga dilantik bersama dua Waka BGN yang baru, yakni Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono.
Nanik menggantikan Dadan Hindayana, sedangkan Agustina dan Trenggono mengisi posisi Lodewyk Pusung dan Sony Sonjaya.
Seperti diketahui, ketiga eks top pimpinan BGN yang dicopot Presiden Prabowo pada 3 Juni 2026 tersebut kini telah berstatus tersangka oleh Kejaksaan Agung karena diduga melakukan jual beli titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau Dapur MBG.
Prosesi pelantikan terpantau berlangsung singkat, hanya sekitar 7 menit. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya pada pukul 17.30 Wita, pelantikan pukul 17.34 Wita dan penandatanganan berita acara sampai usai pukul 17.37 Wita.
Kecuali memberi ucapan selamat dengan berjabat tangan, Presiden Prabowo tidak memberikan sambutan para acara pelantikan yang ikut dihadiri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan para menteri Kabinet Merah Putih tersebut.
Efisiensi Anggaran
Sementara itu, menjawab pertanyaan wartawan, Kepala BGN Nanik Surdayati Deang mengatakan, ada tiga program prioritas awal yang akan dilaksanakan dirinya bersama Agustina dan Trenggono.
Ke tiganya adalah efisiensi anggaran, pendataan kembali dan pemetaan titik-titik SPPG dan refocusing anggaran.
Didampingi Agustina dan Trenggono, Nanik menyebut kemungkinan belum meratanya jumlah dapur MBG di Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur dengan daerah-daerah luar Pulau Jawa.
“Untuk itu kita akan data kembali dan melakukan pemetaan, apakah masih perlu ditambah atau bagaimana,” ujarnya. Karena itulah, BGN telah menetapkan moratorium pembukaan SPPG baru.
Di wilayah daerah 3T (Tertinggal, Terdepan dan Terluar), katanya, akan menjadi fokus penanganan dan kemungkinan akan ditangani khusus.
Di salahsatu pulau di Lombok Barat dan Raja Ampat, misalnya, ada sekolah namun hanya memiliki 115 murid. “Ini kan tidak mungkin ditangani oleh satu SPPG,” ujarnya.
Dalam menangani pemenuhan gizi para siswa yang jumlahnya relatif sangat sedikit ini, BGN akan bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan setempat untuk mengalokasikan dana Corporate Social Responsibility (CSR) untuk program MBG.
Selain itu, dalam upaya efisiensi anggaran, BGN juga akan melakukan pendekatan dengan pimpinan bersama orang tua siswa sekolah-sekolah swasta untuk tidak mendapat distribusi MBG.
“Kan kita tahu bersama, siswa-siswa dari (kebanyakan) sekolah swasta adalah (anak) orang tua mampu, yang gizi makanan mereka di rumah jauh lebih tinggi dari menu MBG,” kilahnya.
Soal gizi MBG, Nanik mengatakan akan membentuk dewan pengarah yang akan diisi 7 orang dari kalangan akademisi atau profesor pakar gizi dan dokter anak.
[heru]
