Harus Diantisipasi Secara Dini, Gubernur Olly Sebut Kawasan Rawan Bencana di Sulut

Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Drs. Edison Humiang, MSi saat membacakan sambutan Gubernur Sulut pada Rakor Penanganan Bencana di Ruang FJ Tumbelaka, Kantor Gubernur, Jalan 17 Agustus Manado, Jumat (30/11/2018).
Manado, Fajarmanado.com — Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) masuk dalam deretan wilayah rawan bencana di tanah air. Selain bencana longsor, juga letusan gunung berapi dan gempa bumi.

Gubernur Sulut Olly Dondokambey, SE mengatakan, kondisi geografis geologis hidrologis dan demografis provinsi palinh utara di jazirah Pulau Sulawesi Ini memungkinkan terjadinya bencana dengan frekuensi yang cukup tinggi.

Potensi berbagai jenis bencana alam yang mengancam bisa menyebabkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis yang dalam keadaan tertentu dapat menghambat pembangunan nasional.

Gubernur Olly mengungkapkan hal tersebut dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Drs. Edison Humiang, MSi pada Rapat Koordinasi (Rakor) Penanganan Bencana di Ruang FJ Tumbelaka, Kantor Gubernur, Jalan 17 Agustus Manado, Jumat (30/11/2018).

“Realitas ini tentu harus kita antisipasi sebaik dan sedini mungkin dengan meningkatkan upaya antisipasi pencegahan dan penanganan sebelum dan pasca bencana, mengingat ancaman terjadinya bencana selalu ada,” ungkapnya.

Karena itulah, koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi senantiasa terus dilakukan bersama semua pihak secara sistematis dan terpadu guna meminimalisasi dampak yang terjadi sebelum dan pasca bencana.

Untuk itu, Gubernur Olly berharap agar berbagai upaya daya antisipasi terhadap kemungkinan terjadinya bencana harus semakin ditingkatkan.

“Koordinasi antara stakeholders terkait, Pemerintah, TNI-POLRI, Masyarakat) harus semakin baik, pola penanganan pasca bencana juga semakin cepat, tepat dan profesional sehingga makin meningkatkan kepercayaan terhadap pemerintah dalam upaya melindungi masyarakat dari potensi ancaman bencana yang ada.

Sebagaimana diketahui, secara topografi sebagian besar wilayah dataran Sulut terdiri dari pegunungan dan bukit-bukit dan lembah yang membentuk dataran.

Selain itu, juga terdapat 12 gunung berapi dengan ketinggian di atas 1000 m dari permukaan laut. Antara lain,  Gunung Klabat, Gunung Lokon, Gunung Ruang, Gunung Karangetan.

Wilayah Sulut, juga termasuk dalam wilayah rawan bencana bencana gempa dan letusan gunung berapi, yang meliputi kawasan di zona patahan aktif sesar Amurang-Belang, sesar Ratatotok, sesar Likupang , sesar Lembeh, sesar Bolaang Mongondow, dan sesar Manado-Kema.

Ia mejelaskan, untuk kawasan rawan bencana tanah longsor meliputi Sangihe, Sitaro, Manado, Jalan Manado-Amurang, Manado-Tomohon, Noongan-Ratahan-Belang dan Torosik, Bolsel.

Kawasan rawan gelombang pasang meliputi pesisir pantai utara dan selatan Provinsi yang memiliki elevasi rendah, kawasan rawan gerakan tanah di kawasan pegunungan.

Kawasan rawan banjir meliputi daerah muara sungai dataran banjir dan dataran aluvial terutama di sepanjang sungai di Manado Bolaang Mongondow Utara Bolaang Mongondow Minahasa Tenggara dan Bolang Mongondow Timur.

Kawasan rawan gelombang tsunami meliputi daerah pesisir pantai dengan elevasi rendah atau berpotensi atau pernah mengalami tsunami yang tersebar di seluruh wilayah provinsi.

Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi Kerawanan Sosial dan Dampak Bencana Kemenko PMK RI, Sonny Harry Budiutomo Harmadi menilai,  Rakor penangangan bencana ini sangatlah penting mengingat Index Kerawanan Bencana Provinsi Sulut dalam kategori tinggi.

“Gempa bumi, gunung meletus, tanah bergerak sejatinya adalah fenomena alam. Untuk itu kita harus mempersiapkan masyarakat kita agar memiliki karakter mental kuat dalam menghadapi bencana,” katanya ketika membawakan materi.

Langkah yang harus ditempuh, menurut dia, memberikan edukasi mengenai pencegahan dengan tidak mendirikan bangunan di atas wilayah sesar aktif, membangun infrastruktur dan tata ruang dengan struktur aman kerawanan bencana.

“Melakukan sosialisasi dan simulasi bencana bagaimana agar masyarakat mengenal jalur evakuasi dan tidak panik, serta pasca bencana bagaimana masyarakat dapat beradaptasi dalam menolong dirinya sendiri terlebih dahulu,” papar Sonny.

Rakor yang digagas Biro Kesra Kantor Gubernur Sulut tersebut diwarnai dengan diskusi dan pemaparan skenario bencana dan penanganannya.

Terpantau turur hadir, Asisten Deputi Penanganan Pasca Bencana Kemenko PMK RI Detty Rosita, Kepala BPBD Sulut Joi Oroh beserta jajaran, Dinas Sosial se Kab/Kota Prov Sulut, unsur TNI dan Polri, BASARNAS, TAGANA, Himpunan Perawat Gawat Darurat Indonesia (HIGABI), ORARI, RAPI, serta SKPD terkait di Lingkungan Provinsi Sulut.

Penulis: Herly Umbas

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *