FajarManado.News, Jakarta–Rancangan Undang Undang (RUU) Perampasan Aset dan Tindak Pidana Lainnya, akhirnya sah menjadi Undang Undang (UU) pada Kamis sore, 19 November 2026.
Pengesahan UU yang telah diusulkan sejak tahun 2008 tersebut diambil dalam rapat paripurna ke 13 DPR RI Masa Sidang II Tahun 2026–2027 yang dipimpin dan diketok Ketua DPR RI, Puan Maharani di Gedung DPR RI, Jakarta.
Sebelumnya, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman yang juga Ketua Panja RUU yang telah lama ditunggu-tunggu masyarakat penggiat anti korupsi ini, menyampaikan laporan hasil penyusunan RUU tersebut, yang sempat 187 kali menyerap aspirasi masyarakat melalui RDPU sejak September 2025 lalu.
Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan pembahasan RUU Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya berhasil diselesaikan lebih cepat dari jadwal yang ditetapkan pada 15 Desember 2026.
Target yang dijanjikan kepada para pendemo itu, berhasil diselesaikan parlemen pada 19 November 2026 atau hampir satu bulan lebih awal dari tenggat.
“Seperti sudah disampaikan oleh Ketua Komisi III DPR bahwa RUU ini sudah 18 tahun ada di DPR dan sekarang, alhamdulillah, insyaallah pada hari ini kita akan putuskan dan sahkan jadi undang-undang,” kata Puan usai memimpin rapat paripurna, sore tadi.
Meski demikian, Puan menegaskan, percepatan penyelesaian RUU tersebut bukan karena adanya desakan maupun pembahasan yang terburu-buru. Menurutnya, regulasi perampasan aset sudah lama dinantikan masyarakat, bahkan sejak 14 tahun lalu.
Selama proses pembahasan, DPR telah menggelar 187 kali rapat dengar pendapat umum (RDPU) terkait RUU tersebut. Parlemen juga telah menghimpun aspirasi masyarakat dari 15 provinsi.
Puan berharao UU Perampasan Aset ini nantinya dapat memberikan manfaat dan menjadi instrumen yang efektif dalam penegakan hukum.
Dia juga berharap berbagai kekhawatiran masyarakat terkait penerapan aturan tersebut telah diantisipasi melalui pembahasan yang dilakukan DPR.
“Tadi sudah disampaikan juga bahwa hari ini kita sahkan undang-undang bukan karena desakan, bukan karena dipaksa, namun karena memang sudah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya,” ucap dia, dilansir VIVA.co.id
6 Poin Utama
Seperti beritakan portal media ini, setidaknya ada enam poin utama dalam RUU yang mengatur perampasan aset untuk tindak pidana korupsi serta 6 jenis tindak pidana lainnya:
1. Tindak pidana narkotika dan psikotropika
2. Tindak pidana terorisme dan pendanaan terorisme
3. Tindak pidana penyelundupan manusia
4. Tindak pidana penyelundupan senjata, amunisi, dan bahan berbahaya
5. Tindak pidana perdagangan orang
6. Tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan yang menggunakan sarana teknologi informasi dan/atau berdampak pada perekonomian masyarakat luas, seperti judi daring, ppenipuandan penggunaan investasi, dan penipuan kripto.
Mekanisme Perampasan Aset
Sementara mekanisme Perampasan Aset menggunakan dua pendekatan.
Pertama, Conviction-based forfeiture atau Perampasan berdasarkan putusan pidana terhadap pelaku.
Kedua, Non-conviction-based forfeiture atau perampasan aset tanpa menunggu putusan pidana. Semisal, jika tersangka/terdakwa meninggal dunia, melarikan diri, sakit permanen, atau keberadaannya tidak diketahui, dengan batasan kriteria nilai aset tertentu.
Sedangkan pengelolaan dan pengawasan aset hasil rampasan akan dilakukan oleh badan khusus yang dibentuk oleh Presiden, didukung oleh sistem pengelolaan berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.
[***rama/heru]