FajarManado.News, Jakarta–Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan siap menjalankan perintah Presiden Prabowo Subianto untuk menertibkan tambang ilegal di Indonesia.
Suyudi segera menurunkan tim untuk mendata Izin Usaha Pertambangan (IUP) untuk menentukan prioritas yang bakal ditertibkan.
Kapolri meyakini Bareskrim Polri hingga Baintelkam bakal mendapat IUP tersebut dan memetakan perusahaan pertambangan yang melakukan praktik-praktik ilegal di Indonesia, sehingga Polri memiliki dasar untuk menindaknya sesuai aturan yang berlaku.
“Tentunya nanti akan di data dari Bareskrim ya, kemudian juga mungkin dari Baintelkam juga nanti akan mendata mana yang harus menjadi prioritas, apa-apa saja yang akan kita target. Yang jelas praktik-praktik ilegal ya yang ada di Indonesia ini, pasti akan kita tertibkan,” tutur Suyudi di Mabes Polri, Rabu, 18 November 2026.
Bagaimanapun, Suyudi menegaskan Polri berkomitmen mengawal usaha pertambangan yang dijalankan sesuai aturan yang berlaku. Dia menyatakan Polri bakal turut menjaga iklim investasi sektor pertambangan di Indonesia.
Sementara perusahaan yang beroperasi tidak sesuai izin atau secara ilegal, Suyudi menegaskan Polri bakal segera menertibkannya.
“Tapi kalau yang mengganggu ya, apalagi yang tidak memiliki dasar hukum yang merugikan negara ini ya, kita harus sama-sama tertibkan ini dan Polri tentunya ada di depan,” tegasnya dilansir Badan Komunikasi Pemerintah.
Kapolri juga menegaskan bahwa Polri akan berada di depan menjaga aktivitas investasi yang sah atau memiliki izin sesuai ketentuan yang berlaku.
Di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), operasi penertiban tambang emas tanpa izin (PETI) telah dab sementara dilakukan Polda Sulut.
Aksi penertiban tambang ilegal ini menuai pro dan kontra, khususnya aktivitas penambangan rakyat.
[**rama]