Aru, Fajarmanado.com — Letjen Purn TNI Jeffry Apoly Rahawarin tak lelah berkunjung di daerah-daerah perbatasan di Provinsi Maluku. Kali ini, giliran Kabupaten Kepulauan Aru yang disambangi Deputi Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan BNPP ini.
Sebagaimana di daerah-daerah perbatasan sebelumnya, putra asli Maluku ini bermaksud melihat langsung kebutuhan infrastruktur sekaligus masukan dari pemerintah daerah (Pemda) setempat.
Kepada wartawan di Cafe Gospel, Kamis (13/4/2023), usai pertemuan bersama jajaran Pemkab Aru, Jeffry Rahawarin mengungkapkan, dalam Rakortekbang BNPP hanya ada satu usulan yang lolos untuk dibangun tahun 2023 ini. Yakni, pembangunan jembatan di Moa, MBD. Lainnya, belum diakomodir.
Olehnya, dalam kunjungan kerja ini, Rahawarin mengaku ikut melakukan koordinasi yang intens dengan Pemda setempat untuk bagaimana diperjuangkan, sehingga dapat diakomodir di tahun depan.
“Tadi saya sudah ketemu dengan Wakil Bupati Aru, Muin Sogalrey dan banyak sudah kita bicarakan. Untuk wilayah Maluku ini, yang masuk dalam kategori kabupaten di wilayah perbatasan ada lebih dari satu,” ujarnya.
Sebagai anak Maluku yang dipercayakan di BNPP, Rahawarin mengatakan terpanggil untuk dapat memperjuangkan wilayah Kabupaten lainnya di Maluku, seperti Kabupaten Kepulauan Aru, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Maluku Tenggara dan Kabupaten Maluku Barat Daya untuk memperoleh hak yang sama dengan daerah perbatasan lain untuk mendapatkan kue pembangunan.
“Saya rasa terpanggil sebagai anak Maluku yang dipercayakan di BNPP, untuk bagaimana dapat memperjuangkan wilayah kabupaten lainnya, seperti Kabupaten Kepulauan Aru, KKT, Malra dan MBD memperoleh hak yang sama mendapatkan pembangunan di wilayah perbatasan dalam meningkatkan pembagunan di daerah,” tuturnya.
Ia pun janji akan memperjuangkan hal yang sama dengan Kabupaten Maluku Tenggara yang sebelumnya mendapatkan anggaran pembangunan Rumah Sakit Pratama di Kei Besar.
“Hal yang sama pula akan kita perjuangkan di wilayah perbatasan lainnya, seperti di Aru, MBD dan KKT. Sehingga pemerintahan yang ada di wilayah perbatasan juga mendapatkan kesempatan pembangunan yang sama dengan wilayah perbatasan lainnya di Indonesia,” tuturnya. [keket]
