Sempat Di Skors, DPRD Lanjutkan Bahas RPJMD Manado Besok

Benny Parasan
Ketua Pansus RPJMD Benny Parasan

Manado, Fajarmanado.com – Setelah Senin (17/10) sempat di skors, rapat pembahasan Rancangan Akhir (Rankhir) Rencana Program Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Manado akan dilanjutkan besok pagi Selasa (18/10). Alasan di skorsnya rapat pembahasan karena DPRD masih menunggu lembaran rekomendasi dari Pemerintah Propinsi Sulawesi Utara.

“Hingga sore tadi kami masih menunggu lembaran rekomendasi dari Pemerintah Propinsi Sulawesi Utara,tapi ternyata belum ada juga. Pihak kami sudah melakukan pertemuan internal dan melihat kembali aturan terkait dengan pembahasan ini,” ujar Ketua Pansus, Benny Parasan, SH, MH Ketua Pansus.

Lanjut Benny, mereka hanya menjalankan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 54 tahun 2010, pasal 72 dan 73, jika dalam tempo 10 hari belum ada rekomendasi dari pemerintah provinsi, maka pembahasan tetap bisa dilanjutkan.

“Kami di Pansus DPRD tetap berjalan sesuai aturan. Besok rencananya pembahasan tetap kami lanjutkan sesuai dengan Permendagri nomor 54 tahun 2010 pasal 72 dan 73,” jelas politisi Partai Gerindra itu.

Sebagaimana di kemukakan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Manado, Bartje Assa beberapa waktu lalu, sesuai dengan Permendagri nomor 54 tahun 2010, bulan ke 5 setelah pelantikan Kepala Daerah, Ranperda RPJMD sudah harus dibahas oleh DPRD.

“Bulan ke 5 sesuai dengan aturan sudah harus di bahas dan paling lambat bulan ke 6 setelah pelantikan Kepala Daerah, RPJMD sudah harus ditetapkan,” ujar Assa beberapa waktu lalu.

Program pemerintahan Walikota GS. Vicky Lumentut dan Wakil Walikota Mor D. Bastiaan yang tertuang dalam RPJMD sudah dilakukan uji publik, pada Kamis (15/09) bulan lalu. Uji publik dilaksanakan pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) Kota Manado, yang mengundang keterlibatan semua stage holder.

RPJMD berisi 30 poin program pemerintahan Walikota GS. Vicky Lumentut dan Wakil Walikota Mor D. Bastiaan. Diantaranya masalah aset pemerintah, peningkatan PAD, pengelolaan perizinan, kemacetan, penanganan bencana, kebersihan, pendidikan, kesehatan, ketersediaan sarana dan prasarana, serta keamanan.

(Fred)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *