Amurang, Fajarmanado.com – Bupati Christiany Eugenia Paruntu, SE menegaskan, tahun 2017 ini Minsel harus meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK RI. Pasalnya, selang dua tahun berturut-turut Minsel hanya mendapat opini wajar dengan pengecualian (WDP).
Maka dari itu, kita semua harus kerja keras dengan memberikan hasil yang gemilang. Karenanya, untuk mewujudkan target tersebut, Pemkab Minsel menggenjot seluruh OPD untuk memperbaiki Laporan Keuangan dan Aset.
Bupati Christiany Eugenia Paruntu, SE menegaskan, seluruh pejabat OPD masih dievaluasi, terutama soal Laporan Penyelenggara Pemerintah Daerah (LPPD) dan Laporan Kerja Pertanggungjawaban (LKPj).
“Para pejabat di OPD Minsel harus giat mengontrol serta menindaklanjuti temuan-temuan, terutama dari BPK RI. Kalau semua itu diselesaikan maka dipastikan Minsel akan menerima opini WTP,’’ ujar bupati melalui wabup Wongkar.
Wongkar juga menyebut, seluruh OPD di Minsel dimintakan untuk mencapai hasil yang maksimal. Supaya, apapun cita-cita kita semuanya akan menuai dengan baik. Jadi, kita harus tunjukan bahwa kita bisa melakukannya.
Namun demikian, jelas Wongkar untuk memproses dan melaksanakan hak dan kewajiban harus berdasarkan asas-asas kepemerintahan yang baik (Good Governance). Jangan sampai dalam menjalankan pemerintahan keluar dari aturan.
“Kita harus sepakat untuk memperbaiki kinerjanya. Bukan hanya mengejar opini WTP, tapi lebih pada menciptakan pemerintahan yang bersih dan membawa kesejahteraan masyarakat,’’ ujar Wongkar.
Dikatakan Sekretaris DPD PDIP Provinsi Sulut ini, diingatkan juga agar apa yang menjadi rekomendasi BPK RI dapat dilaksanakan.
“Makanya, evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah (EPPD) dilakukan untuk mengetahui keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam memanfaatkan hak yang diperoleh daerah dengan capaian yang telah direncanakan,’’ jelasnya.
(andries)
