Tondano, Fajarmanado.com – Kabupaten Minahasa sementara meretas jalan untuk menjadi Kabupaten Layak Anak (KLA) dengan melakukan kunjungan ke Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) Provinsi Sulawesi Utara pada Kamis (2/2).
Pemkab Minahasa pun menurunkan tim komplit untuk menggali informasi mewujudkan progam KLA tersebut, Dipimpinan Asisten Pemerintahan dan Kesra Minahasa Dr Denny Mangala, tim Pemkab melibatkan Kepala Bagian Pemberdayaan Masyarakat dan Trantibumlinmas Widiwati Rinjani SSos, Kepala Bagian Humas dan Protokol Drs Moudy Pangerapan MAP, serta Kasubag Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayan Perempuan dan Perlindungan Anak Vinlilyvia Wulus SIP.
Seperti diketatahui, KLA sendiri merupakan Kabupaten/Kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin pemenuhan hak dan perlindungan anak.
KLA diperlukan mengingat 1/3 dari total penduduk adalah anak. Anak juga merupakan investasi sumber daya manusia dan anak sebagai tongkat estafet penerus masa depan.
KLA sendiri merupakan amanah internasional dan nasional yang adalah wujud nyata implementasi Konvensi Hak Anak dan berbagai peraturan perundang-undangan serta kebijakan terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak.
Untuk mewujudkan KLA, kabupaten/kota harus mampu memehuni 31 indikator KLA, yang terdiri dari 5 klaster berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak.
Kadis P3A Sulut Ir Mieke Pangkong MSi, KLA menjelaskan, KLA diharapkan duwujudkan mulai dari lingkungan paling kecil, yaitu, keluarga, desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi selanjutnya terwujud Indonesia Layak Anak.
“KLA telah dikembangkan sejak tahun 2006 dan sampai saat ini sudah terdapat kurang lebih 300 Kabupaten/Kota di Indonesia yang telah menginisiasi KLA namun di Provinsi Sulawesi Utara belum ada.,” katanya.
Dalam mewujudkan KLA, lanjutnya, intinya adalah komitmen bersama dari seluruh stakeholder. “Karena pada dasarnya seluruh indikator telah dilaksanakan tinggal bagaimana kita menyatukan semuanya itu,” ujar Pangkong.
Sementara itu, Asisten Pemerintahan dan Kesra Minahasa Dr Denny Mangala mengatakan, Kabupaten Minahasa siap menjadi pilot project untuk KLA.
“Kesiapan Kabupaten Minahasa sendiri telah diawali dengan Deklarasi bersama Bupati/Walikota se-Provinsi Sulawesi Utara yang berkomitmen mewujudkan Kabupaten/Kota Layak Anak di Provinsi Sulawesi Utara yang dilaksanakan pada Bulan Agustus 2016 dan dihadiri langsung oleh Bupati Minahasa Drs Jantje Wowiling Sajow MSi,” ujar Mangala.
Sementara itu, Kepala Bagian Pemberdayaan Masyarakat dan Trantibumlinmas Widiwati Rinjani ,SSos mengatakan, pihaknya telah melakukan konsultasi dan koordinasi ke Pemerintah Kota Tomohon yang sudah lebih dulu melakukan beberapa tahapan pembentukan KLA.
Berdasarkan konsultasi itu, Pemkab Minahasa akan membentuk gugus tugas KLA yang merupakan langkah awal dari tahapan persiapan KLA.
“Tahun ini juga telah dianggarkan kegiatan sosialisasi terkait pembentukan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Minahasa yang diawali dengan Rapat Koordinasi Gugus Tugas KLA,” ungkapnya.
Menurutnya, KLA bukan hanya program dari instansi teknis yaitu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau Bagian Pemberdayaan Masyarakat dan Trantibumlinmas.
“KLA merupakan program lintas sektoral yang melibatkan dan membutuhkan peranan dari berbagai instansi terkait baik dalam perencanaan maupun penganggaran oleh sebab itu gugus tugas ini akan menjelaskan siapa melakukan apa,” jelas Rinjani.
(fis)
