DPP APDESI

Jull Takaliuang: Bencana Alam di Sulut, Banyak Pejabat Cuma “Malontok”

Jull Takaliuang: Bencana Alam di Sulut, Banyak Pejabat Cuma “Malontok”
PROTES PEJABAT: Aktivis lingkungan, Jull Takaliuang menilai bencana alam yang terjadi kembali di wilayah Provinsi Sulut akhir-akhir ini lebih banyak disebabkan karena kurangnya kepekaan pejabat di daerah ini dan asal saja “malontok” dalam menyikapi permasalahan lingkungan.
Manado, Fajarmanado.com – Pemerhati masalah lingkungan Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Jull Takaliuang mengatakan, bencana alam yang banyak terjadi akhir-akhir ini di Sulut, lebih banyak disebabkan karena kurangnya kepekaan pejabat-pejabat pemerintah.

“Ini akibat kepekaan pejabat-pejabat yang paling banyak cuma asal malontok (bicara). Mereka hanya sekadar khawatir dengan permasalahan lingkungan atau pun ikut konferensi tentang Pemanasan Global tetapi dalam kebijakannya tidak memiliki program untuk mereduksi maupun mengantisipasi pemanasan global,” ujar Jull kepada Fajarmanado.com di Manado, Minggu (26/02).

Menurut dia, dalam rencana tata ruang wilayah (RTRW) tidak banyak dialokasikan untuk wilayah-wilayah yang seharusnya berfungsi sebagai ‘wilayah serapan’ air. Wilayah ini harus diamankan, jangan dialihfungsikan menjadi daerah-daerah hunian atau kantor-ataupun real estate.

Keseriusan pemerintah untuk menyelamatkan masyarakat dari ancaman bencana alam, tambahnya, harus menegakkan aturan terkait lingkungan hidup, termasuk juga menjaga areal sepandan sungai agar tidak dijadikan wilayah hunian, tetapi harus dihijaukan.

“Contoh kasat mata ketidakbecusan pemerintah menyelamatkan masyarakat dari ancaman bencana seperti di Manado beberapa waktu lalu. Bencana awal tahun 2014 ternyata tidak cukup memberi pelajaran penting bagaimana mengelola alam agar tidak mendatangkan malapetaka,” jelas aktivis lingkungan ini.

Ia menambahkan, seputar jalan Ring Road Manado adalah catchmant area yang harus dihijaukan sebagai wilayah serapan air.

Berbagai pihak, termasuk pengusaha, lanjut  Jull, seenaknya mempersempit alur sungai dengan melakukan penimbunan, bahkan akan membangun di areal tersebut. Belum lagi pengelola real estate Citra Land, misalnya yang terus saja merombak bentang alam di dekat aliran sungai untuk dibangun perumahan.

“Jadi ketidakbecusan pemerintah berjalan paralel dengan kerakusan investor yang hanya mengutamakan provit daripada keselamatan manusia. Bahkan diduga hal ini disengaja supaya apabila ada bencana akan datang bantuan APBN dalam jumlah yang fantastis,” tutur Jull Takaliuang.

(jeffry)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *