Amurang, Fajarmanado.com – Secara umum kendaraan dinas (Kendis) di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Minahasa Selatan (Pemkab Minsel) pasca penetapan OPD sesuai PP No.18 tahun 2016 dan pelantikan pejabat eselon II, III dan IV akhir Desember 2019 lalu ternyata belum ikut diserahkan.
Ironisnya, kendaraan dinas (Kendis) yang digunakan mantan kepala OPD lama hingga kini masih berada di tangan mereka. Padahal, setelah OPD baru ditetapkan dan pelantikan pejabat sesuai OPD baru, praktis Kendis tersebut ikut berpindah tangan juga.
Ketua Minahasa Selatan Corruption Watch (MSCW) Ir Yulius M Pesik, MSi membenarkan dan mempertanyakan hal tersebut. ‘’Kenapa justru mantan pejabat OPD lama masih menggunakan kendis tersebut. Alasannya apa? Seharusnya, Kendis yang dipakai sebelum OPD baru ada, wajib diberikan kepada pejabat OPD baru. Namun ternyata tidak ikut diserahkan,” ujar Pesik, Rabu (18/1/2017).
Dikatakan Pesik, bahwa bila Kendis masih dipakai pejabat OPD lama itu namanya serakah. Bahwa, kendis dibeli untuk sesuai OPD yang ada. Jangan juga ditukar balik atau lainnya. Oleh sebab itu, MSCW minta Badan Pengelola Keuangan dan Aset (BPKA) Minsel untuk memeriksa kendaraan dinas yang ada di Minsel.
‘’Ingat, tahun 2017 ini semua daerah mulai memeriksa kendis. Tapi, khusus Minsel belum tahu kapan pemeriksaan kendis. Bukan karena permintaan BPK RI soal pemeriksaan aset kendis. Tapi, ini karena masalah kendis yang belum diserahkan kepada pejabat sesuai OPD baru. Kalau juga kendis sudah berpinda tangan ke pejabat OPD baru tak masalah,’’ujar Minder-sapaannya.
Senada dikatakan Wakil Ketua MSCW Jantje Durandt, SH bahwa apapun yang disampaikan Pesik benar adanya. ‘’Yang namanya kendis milik OPD. Maka kendis tersebut harus diberikan kepada pejabat OPD itu juga. Tapi sayangnya, justru setelah penetapan OPD dan pelantikan pejabat baru kendis ditahan oleh pejabat lama,’’tegas Durandt.
Dengan demikian, MSCW berjanji akan menindaklanjuti temuan-temuan BPK. Termasuk, soal kendis dan aset bergeraak dan tidak bergerak yang ada di Minsel. Karena memang, banyak indikasi aset di Minsel dimanipulasi.
‘’MSCW tahun 2017 tak akan berdiam diri soal aset-aset di Minsel. Diakuinya, bahwa selama ini MSCW tidak melakukan kritikan. Namun, janjinya bahwa MSCW akan kritis demi Minsel hebat dan terdepan,’’pungkas Durandt.
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset (BPKA) Minsel, Denny Kaawoan, SE MSi melalui Kepala Bidang Aset Hendra Pandeynuwu, SE belum berhasil dikonfirmasi soal masalah diatas. ‘’Kalau pak kabid dan tim sedang turun ke sekolah-sekolah dalam rangka pemeriksaan aset yang berasal dari BOS. Seperti buku dan lain-lain sebagainya. Jadi, nanti kami sampaikan kedatangan anda,’’ demikian senada sejumlah staf yang meminta namanya tak ditulis.
(andries)
