Tomohon, Fajarmanado.com — Rapat Paripurna DPRD Kota Tomohon untuk mendengarkan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Wali Kota Tomohon Tahun 2022 batal digelar, Rabu (5/7/2023).
Tak bisa dilaksanakan, gegara hanya pas separoh dari 20 legislator yang hadir.
Ironisnya, tak seorang pun legislator PDI Perjuangan yang nota bene pendukung pemerintahan Wali Kota Caroll Senduk, SH dan Wakil Wali Kota Wenny Lumentut, SE atau CSWL yang hadir.
Ada satu anggota Fraksi PDI Perjuangan yang sebenarnya sempat nongol. Tapi, tak mengisi daftar hadir, lalu menghilang. Apakah ini pertanda Fraksi PDI Perjuangan sengaja ‘memboikot’ agar LPJ CSWL tidak digelar?
Yang pasti, sesuai Tata Tertib dewan, rapat paripurna bisa dilaksanakan jika dihadiri setengah tambah satu jumlah anggota.
Ketua DPRD Kota Tomohon, Djemmy J Sundah SE menyebut, sesuai jadwal paripurna LPJ Wali Kota Tomohon 2022 ini dilaksanakan pukul 13:00 Wita. Namun, hingga pukul 15:00 Wita, belum qorum. Yang hadir hanya 10 anggota DPRD.
Ke 10 anggota DPRD yang hadir, tidak ada satu pun anggota dari Fraksi PDIP.
“Rapat paripurna (hari ini) tidak bisa dilaksanakan karena hanya dihadiri sepuluh anggota dari 20 anggota DPRD Tomohon. Hanya ada anggota dari dua fraksi yakni Fraksi Partai Golkar dan Fraksi Restorasi Nurani. Sementara Fraksi PDIP tak satu pun yang hadir,” ujar Sundah.
Kader Partai Golkar ini mengatakan bahwa jika satu saja anggota Fraksi PDIP yang hadir, pasti rapat paripurna akan dilaksanakan.
Kata Sundah, sebenatnya ada seorang anggota fraksi PDIP yang semoat terlihat hadir, yakni Hudson Bogia. Tapi, tidak mengisi daftar hadir, tiba-tiba menghilang tanpa sebab.
Sundah menegaskan, apabila paripurna ini berlarut-larut tak kunjung dilaksanakan akan berimbas pada pemerintahan Caroll Joram Azarias Senduk-Wenny Lumentut, sebab akan banyak persoalan yang berimbas.
Ia kemudian mencontohkan APBD Perubahan. “Jelas akan sangat berpengaruh. Nanti rakyat sendiri yang menilai,”katanya.
Terpisah, Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Tomohon Ir Miky Junita Linda Wenur MAP (MJLW) mengungkapkan bahwa pihaknya sudah siap mengikuti paripurna sehingga hadir sejak Pukul 13:00 Wita. Tapi, Fraksi PDIP yang nota bene adalah partai dari pemerintah yang berkuasa di Kota Tomohon justru tidak hadir.
“Ada apa?” tanya MJLW. “Berarti mereka merasa pertanggungjawaban wali kota itu tidak penting,” sambung Srikandi Beringin yang mantan Ketua DPRD Kota Tomohon ini. [heru]
