Manado, Fajarmanado.com – Seiring dengan pengisian struktur organisasi perangkat daerah (OPD) baru, mutasi jabatan kepala sekolah (Kepsek) SMA dan sederajat serta UPTD-UPTD ikut berhembus kencang.
Sejumlah oknum tertentu dikabarkan mulai gentayangan melakukan ‘rekrutmen ilegal’ atau berperan sebagai calo jabatan dengan mencatut nama-nama pejabat berkompeten, termasuk Gubernur Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur (Wagub) Steven Kandouw.
“Ini memalukan dan pihak Polda Sulut diminta segera menelusuri masalah rekrut mengrekrut dan penempatan Kepala Sekolah (Kepsek),” tegas Wagub kepada awak media di Manado, Jumat (6/1/2017).
Wagub berang mendengar kabar bahwa sudah ada oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab, baik PNS maupun non PNS yang mulai beraksi terkait dengan penempatan UPTD-UPTD, Dipenda dan Kehutanan serta penempatan Kepsek dan lain lain.
“Terkait rekrut mengrekrut, pak Gubernur Olly telah sampaikan kepada saya (Wagub) agar mencari informasi yang benar, karena ada oknum-oknum yang sudah memakai jalur tikus serta bayar membayar dalam penempatan dan perekrutan posisi jabatan ASN,” ungkapnya.
Wagub mengatakan, dirinya tengah melakukan penelusuran kebenaran informasi tersebut. “Saya lagi telusuri jika kedapatan, pemberi dan penerima kita akan Proses sesuai aturan yang berlaku,” tandasnya
Selain itu, kata Wagub, informasi yang diperoleh Pemprov Sulut, banyak Kepala Kepala Sekolah mulai kasak kusuk melakukan lobi untuk mempertahankan jabatannya.
“Oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab mulai beraksi. Kepala Sekolah dengan sengaja menggunakan jalur oknum tersebut. Jika kedapatan akan segera kita keluarkan,” kata dia.
Kandow juga mengatakan, jajaran Polda Sulut sementara intens melakukan penelusuran masalah ini.
Ia menyesalkan karenaada saja orang-orang yang mau mencoba memanfaatkan program mutasi jabatan untuk kepentingan diri sendiri. Kandouw pun mengungatkan para Kepsek supaya jangan percaya agar tidak dibodohi.
“Jadi, intinya saya berharap teman-teman media dan ASN serta masyarakat jika menemui hal seperti itu, agar segera melapor ke pihak yang berwajib dan pemerintah provinsi,” pungkas mantan ketua DPRD Sulut ini.
(ely)
