Jakarta, Fajarmanado.com – Lobi Bupati Minahasa Drs Jantje Wowiling Sajow, MSi (JWS) di Kemenkeu RI cukup jitu. Akhirnya, Kementerian yang dipimpin Sri Mulyani ini mengabulkan permintaan JWS bersama 106 bupati walikota se tanah air untuk membuat Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) di Jakarta, Jumat (30/9).
Disaksikan dan didampingi para Ketua DPRD dan Direktur PDAM setempat, NPHD yang memorandum and understanding (MoU)-nya ditandatangani 107 bupati walikota tersebut berhubungan dengan penyelesaian piutang negara pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).
Sementara pihak Kemenkeu diwakili oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuanga, Dr Boediarso Teguh Widodo. Acara tersebut berlangsung penuh kearaban di di Hotel Grand Kemang Kemayoran Baru Jakarta.
Bupati JWS menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Pusat yang telah memberikan hibah non kas kepada Pemkab Minahasa untuk digunakan sebagai dasar penyediaan modal daerah kepada PDAM dalam rangka mengoptimalkan upaya perbaikan keuangan PDAM Minahasa.
” Pemkab Minahasa menjamin untuk senantiasa mengusahakan dan melakukan upaya terbaiknya demi terpenuhnya maksud dan tujuan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan dalam perjanjian ini,” jelas bupati pilihan rakyat ini.
Pada kesempatan itu, JWS tampak juga didampingi oleh Asisten I Setdakab Minahasa Dr Denny Mangala,MSi, Direktur PDAM Robby Dondokambey,SSi yang diwakili Kabag Umum Denny Tangkere,SPi, Kabag Humas dan Protokol Agustivo Tumundo,SE MSi dan Kasubag Sosnaker Kesra Dedit Telaumbanua,SPt.
Sementara itu, manajemen PDAM Minahasa tampak terus mengoptimalkan pelayanan kebutuhan air bersih sekaligus berusaha menjangkau masyarakat yang membutuhkannya dengan gerakkan pemasangan dan penyambungan saluran pipa.
Meski demikian, berbagai permasalahan terus melilit PDAM karena kerap terjadi permasalahan teknis, baik kerusakan mesin pompa air maupun sering terjadi pemadaman listrik yang tak menentu.
(den)
