Manado, Fajarmanado.com – Gubernur Olly Dondokambey mengingatkan kembali visi pembangunan Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) yang harus disinkronkan dengan perencanaan pembangunan dari tahun ke tahun.
“Perencanaan pembangunan yang baik akan menentukan keberhasilan pembangunan Sulawesi Utara sehingga sudah menjadi kewajiban pemerintah daerah untuk melaksanakan sebaik mungkin di setiap aspeknya,” katanya di depan para bupati dan wali kota se Sulut di Manado, Selasa (25/04/2017).
Gubernur mengingatkan hal tersebut ketika memberi sambutan pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulut Tahun 2018 di Grand Kawanua International City (GKIC), siang tadi.
“Kita harus mewujudkan Sulawesi Utara yang berdikari dalam ekonomi, berdaulat dalam politik dan berkepribadian dalam budaya. Ini adalah visi kami saat mencalonkan sebagai pasangan gubernur dan wakil gubernur,” katanya.
Olly kemudian mengingatkan 10 program prioritas pembangunan yang akan direalisasikan pada tahun 2018 dan diharapkan dikerjakan dan diwujudkan bersama pemerintah kabupaten dan kota.
“Penggulangan kemiskinan, pendidikan, kesehatan, revolusi mental dan reformasi birokrasi, infrastruktur dan pengembangan wilayah, kedaulatan pangan, trantibmas, peningkatan daya saing investasi, pembangunan pariwisata dan pengelolaan bencana dan mitigasi iklim harus kita perhatikan bersama,” tegasnya.
Asumsi ekonomi makro tahun 2018 yang menjadi dasar penyusunan alokasi anggaran untuk mencapai10 program prioritas tersebut, kata Gubernur, adalah tingkat inflasi yang berkisar 3-5 persen, nilai pertumbuhan ekonomi 6,5-6,7 persen, jumlah pendapatan perkapita 37-40 juta, tingkat kemiskinan 7,5-7,9 persen dan tingkat pengangguran 5,9-6,2 persen.
Gubernur mengatakan, Musrenbang RKPD 2018 ini bertema meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang berkepribadian melalui percepatan pembangunan ekonomi dan infrastruktur berwawasan lingkungan menuju Sulut yang berdaya saing.
Tema ini, lanjut dia, menjadi filter terkait dengan usulan pembangunan dari kabupaten dan kota. “Dalam proses dan tahapan penyusunan ini, jumlah usulan yang disampaikan kabupaten kota sejumlah 1.812 usulan. Usulan yang diterima 1.074 usulan dan yang ditolak sejumlah 738 usulan,” imbuhnya.
Ia juga mengingatkan supaya tujuan pelaksanaan Musrenbang harus dilaksanakan dan dikonkretkan seoptimal mungkin.
“Musrenbang ini bertujuan untuk menyelaraskan program dan kegiatan prioritas pembangunan provinsi dan arah kebijakan, prioritas dan sasaran pembangunan nasional, serta usulanprogram dan kegiatan hasil musrenbang kabupaten dan kota,” paparnya.
Menariknya, Musrenbang RKPD tersebut dirangkaikan dengan penandatanganan nota kesepahaman RKPD 2018 oleh kepala daerah di kabupaten dan kota di Sulut dan penyampaian Hasil penilaian Anugerah Pangripta Nusantara tahun 2017 yang diserahkan langsung oleh gubernur. Penghargaan ini diberikan kepada kabupaten dan kota dengan perencanaan terbaik.
Berdasarkan hasil penilaian, pemenang kategori kabupaten dengan perencanaan terbaik adalah Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel) sebagai terbaik satu, Kabupaten Kepulauan Sitaro terbaik ke dua dan peringkat ke tiga yang diraih tiga daerah yaitu Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra), Kabupaten Kepulauan Talaud dan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel).
Sedangkan urutan kota dengan perencanaan terbaik di Sulut, terdiri dari, pertama Kota Kotamobagu, kedua Kota Manado dan peringkat ketiga diraih Kota Bitung.
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Dr. Ricky S. Toemandoek, MM berharap Musrenbang menjadi sarana untuk merumuskan rancangan akhir RKPD sebelum ditetapkan dalam perraturan gubernur.
“Kegiatan ini menjadi ajang untuk koreksi, klarifikasi dan penajaman terhadap rancangan RKPD 2018 dan selanjutnya ditetapkan dalam bentuk peraturan gubernur,” jelasnya.
Selain para bupati dan wali kota, Musrenbang RKPD 2018 ini juga dihadiri Sekretaris Kemenko Perekonomian RI Dr Lukita Tuwo, Staf ahli menteri bidang pemerataan dan kewilayahan (Kementerian PPN/Bappenas) Taufik Hanafi, Kepala Badan Perencanaan Infrastruktur Wilayah Kementerian PUPR Ir. Rido Matari Ichwan, Mcp, Sekprov Edwin H. Silangen, SE, M.Si, jajaran Forkopimda dan pejabat Pemprov Sulut lainnya.
(ton/ely)
