Manado, Fajarmanado.com – Wakil Ketua Asosiasi Petani Cengkih Indonesia (APCI) Sulut, Setly Kohdong mengatakan, para petani Cengkih di Sulut akan menggelar demo besar-besaran jika harga pasaran tidak kunjung baik.
Bersama beberapa petani cengkih, Kohdong melakukan pertemuan dengan tiga pimpinan DPRD Sulut, masing-masing Andre Angouw, Wenny Lumentut dan Stefanus Vreeke Runtu, Rabu (7/9) di Kantor DPRD Sulut.
Kohdong menuturkan, para petani akan mengadakan demo jika harga cengkih tetap berada di bawah Rp.100 ribu per kilogram.
”Ribuan petani sudah siap turun di jalan memprotes regulasi impor cengkeh. Ya karena adanya regulasi itu, puluhan ribu ton cengkih diimpor dari luar negeri. Ini yang menyebabkan harga cengkih dalam negeri anjlok,” terang Kohdong.
Ketua Himpunan Pengusaha Cengkih (HPC) Sulut, Boy Tangkau membenarkan pernyataan mantan anggota DPRD Minsel itu. “Bukan cuma ribuan, ada puluhan ribu warga yang siap unjuk rasa. Anjloknya harga cengkih sangat merugikan kita. Kemiskinan pasti bertambah karena sebagian besar warga Nyiur Melambai menggantungkan hidupnya dari cengkih,” kata Tangkau.
Harga cengkih di tingkat petani dalam beberapa pekan terakhir berkisar Rp.80 ribu. “Hitung-hitung kami supaya petani bisa hidup dan survive, maka harga harus di atas Rp100 ribu. Jika hanya di kisaran Rp80 ribu, itu tidak cukup menutupi biaya operasional,” ujar Wakil Ketua DPD APCI yang juga staf ahli pimpinanDPRD Sulut, Paulus Adrian Sembel.
Mantan Ketua Komisi A DPRD Tomohon ini berharap ada Peraturan Gubernur (Pergub) untuk melindungi kepentingan petani dari spekulan atau mafia cengkih. “Pergub itu misalnya mengatur harga minimal di pasaran. Tidak boleh hanya atas dasar supply dan demand,” ucap Sembel.
Ketua DPRD Sulut, Andre Angouw yang memimpin pertemuan tersebut menyatakan wakil rakyat sejalan dan seirama dengan APCI, HPC dan petani cengkih. “Kita samakan persepsi dulu. Karena itu minggu depan kami undang perwakilan petani cengkih untuk rapat dengan Komisi II DPRD Sulut,” ujarnya .
Sementara mengenai usulan adanya Pergub, Wakil Ketua DPRD Sulut Wenny Lumentut mengemukakan sulit karena cengkih merupakan komoditi bebas yang sangat tergantung supply dan demand. “Kalau misalnya kita tetapkan harga minimal, lalu di daerah lain lebih murah, pabrik rokok akan membeli yang tentu lebih murah. Tapi, mari kita berjuang bersama untuk kesejahteraan petanu cengkih Sulut,” ungkap Lumentut.
(aji)
