Ambon, Fajarmanado.com — Kalangan tenaga kesehatan (Nakes) RSUD Maluku menjerit. Imsentif bulanan kembali tertungggak dan mencapai empat bulan pada tahun 2025 ini.
Anggota DPRD Maluku, Wellem Kurnala, pun bereaksi. Politisi Partai Perindo ini mempertanyakan kinerja manajemen rumah sakit milik pemerintah daerah Maluku ini.
“Ini keterlaluan. Bagaimana nakes bekerja optimal jika hak mereka tidak dibayarkan tepat waktu,” ketusnya kepada wartawan di Kota Ambon, Jumat, 13 Juni 2025.
Wellem mengatakan, setelah ditelusuri, penyebab utama keterlambatan pembayaran insentif nakes tersebut bukan terletak pada BPJS, melainkan kinerja tenaga operator di rumah sakit tersebut.
“Kita sudah berulang kali turun langsung dan membedah persoalan ini bersama Dinas Kesehatan. Ternyata, keterlambatan pembayaran insentif maupun Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) lebih disebabkan oleh keterlambatan pelaporan kinerja dari operator serta kelengkapan dokumen yang tidak terpenuhi,” katanya.
Ia pun meminta Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Maluku untuk segera mengevaluasi dan mengganti tenaga operator yang dinilai tidak kompeten dalam menjalankan tugas administrasi tersebut.
Wellem membandingkan situasi di RSUD dengan Rumah Sakit Khusus Daerah (RSKD), yang menurutnya tidak mengalami kendala serupa.
“RSKD bisa berjalan lancar, karena operatornya bekerja dengan baik. Jadi ini soal sumber daya manusianya, bukan semata-mata sistem atau BPJS,” tegasnya.
Lebih lanjut, Wellem menegaskan bahwa kewenangan untuk mengganti operator sepenuhnya berada di tangan kepala dinas.
“Kami sudah sampaikan, tinggal bagaimana kepala dinas menindaklanjutinya,” tuturnya.
[kettu mailoa]
