FajarManado.News, Tondano — Pasca Lebaran 1447 Hijriah/2026 Masehi, kelangkaan gas elpiji atau LPG 3 kg, masih juga terjadi di tingkat pangkalan di Sulawesi Utara (Sulut) hingga saat ini.
Pantauan FajarManado.News, pasokan gas bersubsidi itu terkesan relatif stabil, meski kadang tertunda. Ada pangkalan yang hanya rutin mendapat pasokan sekali dalam seminggu, ada juga dua kali.
Ironisnya, warung-warung yang tidak mengatongi izin resmi pangkalan atau pengecer LPG 3 Kg kerap masih menyediakan stok pada saat pangkalan resmi telah kehabisan stok.
Namun, harga jual gas LPG 3 kg di tingkat pengecer ilegal itu rata-rata melonjak jauh dari harga eceran tertinggi (HET) pemerintah, yang berkisar Rp18 ribu–Rp19 ribu per tabung. Nilainya variatif, mulai Rp.25 ribu sampai puluhan ribu.
Bahkan di media sosial facebook, ada yang terang-terangan menawarkan dan mematok harga sampai Rp.60 ribu per tabung 3 Kg gas LPG.
Selain itu, ada juga pengelola pangkalan yang dituding tidak menjual semua stok gas bersubsidi itu kepada warga sekitar namun dijual kepada pihak-pihak tertentu.
Dugaan ini muncul karena setiap mendapat suplay dari distributor resmi Pertamina Patra Niaga, hanya dalam hitungan satu dua jam, oleh pengelola pangkalan menyatakan stok habis dengan dalih sudah dipesan pelanggan lain.
Di sisi lain, tak sedikit mobil, baik minibus maupun pick up yang terpantau mendistribusikan LPG 3 kg ke warung-warung pengecer, rumah-rumah makan dan pengusaha kuliner lainya dengan harga “sesuai kesepakatan”.
“Contohnya pria itu. Dia orang (penduduk) Tareran (Minahasa Selatan), tapi jual gas di sini,” ujar sumber menunjuk pria berkaos merah dan celana abu-abu sebatas lutut yang bolak balik masuk keluar menenteng gas LPG 3 kg di sebuah tempat usaha kuliner di Pusat Kota Kawangkoan, Minahasa, baru-baru ini.
Di atas lakbak terbuka mobil Espass warna biru itu, terpantau dipenuhi tabung gas LPG 3 kg yang ditutupi terpal biru muda.
“Dia juga yang mendrop gas (LPG 3 kg) di beberapa warung di wilayah ini,” sambung dia.
Salahsatu warung yang menjadi lokasi distribusi pria Tareran itu, sempat menjual gas LPG 3 kg seharga Rp35 ribu kepada wartawan media online ini ketika terjadi kelangkaan beberapa waktu lalu.
Hal yang sama kembali dialami konsumen saat hendak membeli “gas rakyat” itu di salahsatu warung pada Kamis, 26 Maret 2026. “Ada tapi 35 ribu satu. Soalnya sudah sangat sulit dapat stok,” tutur wanita parobaya pemilik warung tersebut.
Reaksi YLKI Sulut
Kelangkaan kebutuhan utama memasak tersebut, mengundang reaksi YLKI Sulut.
Ketua YLKI Sulut, Aldy G. Lumingkewas, juga senada menyoroti praktik penggunaan LPG 3 kg oleh pelaku usaha komersial.
Ia menyebut ada dugaan rumah makan yang tidak masuk usaha mikro hingga hotel masih menggunakan dan memborong gas bersubsidi tersebut. “Usaha-usaha rumah makan bahkan hotel ada yang menggunakan LPG 3 kg, itu artinya pengawasan terhadap penyaluran LPG 3 kg tidak ada,” paparnya.
Pengawasan
Lumingkewas menegaskan informasi kelangkaan kebutuhan masyarakat seperti ini harus langsung ditindaklanjuti dengan pengawas yang juga berada di tangan pemerintah daerah.
Untuk itu, YLKI Sulut mendorong Dinas ESDM dan Perdagangan mengaktifkan pengawasan berdasarkan regulasi yang berlaku.
Ia kemudian merujuk pada Surat Edaran Direktur Jenderal Migas Nomor 6.E/MG.05/DJM/2024 yang telah disosialisasikan ke seluruh pemerintah daerah kabupaten dan kota.
Sementara itu, Lumingkewas juga mendesak Pertamina Parta Niaga dan instansi terkait segera memberi penjelasan kepada masyarakat dan memperkuat pengawasan distribusi tabung bersubsidi tersebut.
“Pertamina harus bersuara memberikan penjelasan ke masyarakat, apakah suplay kuota masih tetap atau sudah berkurang dari Pertamina,” ujarnya dilansir Berita Prioritas.com.
“Kalau jumlah kuota masih tetap, itu artinya ada penyimpangan distribusi dari agen ke pangkalan pengecer sehingga tidak tepat sasaran,” sambung Lumingkewas.
[**heru]
