Ratatotok, FajarManado.News — Lama disoroti aktivis lingkungan, akhirnya Polda Sulawesi Utara (Sulut) dan Bupati Minahasa Tenggara (Mitra), Ronald Kandoli kompak menertibkan aktivitas Penambang Emas Tanpa Izin (PETI) di kawasan Taman Nasional Megawati, Ratatotok, Mitra.
Penertiban dilakulan pada Rabu, 19 November 2025.
Mendatangi kawasan hutan konservasi eks lokasi penambangan emas PT Newmont Minahasa Raya (NMR), Bupati Ronald Kandoli bersama Dirreskrimsus Polda Sulut, Kombes FX Winardi Prabowo dan tim, menamcapkan baliho larangan.
Tak ada satupun oknum PETI yang diciduk. Tak ada aktivitas penambangan ketika tim turun. Diduga telah lebih dulu disampaikan jika ada penertiban.
“Kami sudah mendapat kabar kalau akan ada tim yang turun, seperti sebelumnya,” komentar oknum petugas “pengamanan” salahsatu kelompok PETI kepada wartawan.
Ia mengungkapkan kelompok yang dikenal dengan sebutan “rambangan”, pasti menjalin hubungan atau koordinasi dengan oknum aparat.
“Makanya selama ini kami aman-aman saja. Kalau ada razia, mereka sudah beritahu lebih dulu,” ujarnya.
Sementara itu, aktivis antikorupsi mendesak polisi untuk menangkap para cukong, yang di antaranya warga negara asing (WNA) yang membuat “kelompok rambangan” selama ini.
“Mereka umumnya mengunakan alat berat seperti eksavator, sementara kami cuma dengan alat seadanya,” ujar PETI lainnya.
Oleh karena itu para PETI kovensional berharap agar pemerintah menambil kebijakan dengan memilah, mana rambangan PETI yang menyambung hidup dan mana yang hanya dimanfaatkan cukong.
Yang pasti, aksi penutupan aktivitas tambang emas ilegal ini, kata mereka senada, telah menghilangkan matapencaharian penambang konvensional, yang terbeban menghidupkan ribuan anggota keluarganya.
Aprsiasi
Ketua PAMI Perjungan Sulut, Jeffrey Sorongan mengapresiasi langkah penertiban PETI inì.
“Sudah bagus, tapi harus konprehensif. Jangan pilih kasih,” komentarnya kepada FajarManado.News, Kamis, 20 November 2025.
Ia mengapresiasi Bupati Ronald Kandoli yang sempat berbincang denganya, pekan lalu.
“Waktu saya kebetulan bertemu beliau di Kawangkoan, beliau menyampaikan sementara dikoordinasikan. Ternyata ini hasilnya,” katanya.
Dengan adanya keseriusan pemerintah menertibkan PETI ini, Jeffrey menghimbau agar PETI segera membuat badan hukum dan mengajukan permohonan usaha pertambangan.
“Pemerintah Sulut susah memberi sinyalnya,” ujar Jeffrey.
[heru]
