Tondano, Fajarmanado.com – Kinerja aparat penegak hukum disorot. Kepada wartawan Fajarmanado.com, Ketua Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Minahasa Mikson Wakulu mengatakan jika organisasinya selalu mengikuti setiap perkembangan kasus yang ditangani kejaksaan maupun kepolisian.
“Sebagai aktivis, tentu kami selalu mengikuti perkembangan kasus yang ditangani penegak hukum. Jika kami pandang ada yang melenceng, tentu kami kritisi,” ujar Wakulu.
Lanjutnya, ketika GMNI melancarkan kritik, pasti selalu diikuti dengan solusi. Sebab menurutnya, kritik yang membangun selalu menghadirkan jalan keluar. “Kritik kami bukan untuk menjatuhkan. Melainkan yang bersifat membangun. Karena kami tidak membawa kepentingan lain selain kemajuan semua pihak termasuk daerah ini serta stakeholder yang ada di dalamnya,” jelasnya sembari menambahkan jika GMNI juga menantang pihak Kejaksaan Negeri Minahasa (Kejari) untuk menyelesaikan kasus-kasus yang sementara ditangani. “Kami menantang pihak Kejari serta Polres Minahasa untuk menyelesaikan kasus tepat waktu. Supaya tidak terkesan berlarut-larut,” tegasnya.
Senada diungkapkan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Ekonomi Unima Ventrico Nonutu. Dikatakanya bahwa yang harus dipelototi oleh aparat penegak hukum adalah soal pengelolaan dana desa. “Tahun lalu (2016), dari 227 desa di Minahasa, hanya enam desa yang mengolah uang diatas 1 miliar. Sementara desa lainya dibawah 1 miliar. Untuk tahun 2017 ini, semua desa akan mengolah uang diatas 1 miliar menurut perkataan Bupati Minahasa Drs Jantje Wowiling Sajow. Untuk itu, saya mewakili rekan-rekan mahasiswa meminta supaya aparat penegak hukum mengawal pengelolaan dana tersebut supaya tepat sasaran dan tidak ada yang digelapkan,” tegas Nonutu.
(fis)
