Ratahan, Fajarmanado.com — Kontraktor proyek infrastruktur di Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra) disorot masyarakat karena lamban menuntaskan pekerjaannya. Tak heran jika masih ada dana miliaran rupiah di kas daerah yang belum terserap.
Keterlambatan realisasi fisik proyek ini berimbas pada realisasi serapan anggaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mitra yang dinilai masih relatif minim menjelang akhir tahun anggaran 2017 ini.
Kepala Bagian (Kabag) Pembangunan Pemkab Mitra, Ir Vecky Monigir, yang saat ini juga merangkap Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Mitra tak menampik kenyataan ini.
Pihak ke tiga alias kontraktor, menurut Vecky, sudah ada yang diberikan pemberitahuan bahkan peringatan mengenai tanggungjawab menyelesaikan pekerjaan. “Karena rata rata sudah mengambil dana awal 30 persen, sanksi jika sampai tidak selesai sampai akhir tahun anggaran tentunya dilakukan pemutusan hubungan kerja dengan pihak ke tiga,” tegasnya kepada Fajarmanado.com di Ratahan, Selasa (28/11/2017).
Monigir menyatakan, dirinya ikut mengawasi realisasi serapan anggaran. Lantaran di Dinas Kelautan dan Perikanan ikut kecipratan anggaran pekerjaan infrastruktur Tahun 2017. Salah satunya pembangunan tambatan perahu di Desa Tumbak, berbanderol Rp 900-an juta. “Harus diawasi demi kelancaran pembangunan di Mitra,” pungkas Monigir.
Penulis: Didi Gara
