Amurang, Fajarmanado.com – 10 kelurahan di Kecamatan Amurang, Amurang Barat dan Amurang Timur (Minsel) tak bisa berbuat apa-apa. Pasalnya, Bantuan Operasional Kelurahan (BOK) tahun 2017 tertahan di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Minsel. Pasalnya, kalau 167 desa di Minsel sudah menikmati Alokasi Dana Desa (ADD) triwulan 1. Sedangkan, ke-10 kelurahan yang hanya menunggu BOK tahun 2017 dengan masing-masing Rp 30-an juta belum juga dicairkan?
‘’Setiap tahun, kelurahan mengadu soal dana Bantuan Operasional Kelurahan (BOK). BOK diluar tunjangan perangkat kelurahan (Kepala Lingkungan/Pala dan Wakil Kepala Lingkungan). Namun demikian, rasanya pemerintah kelurahan selalu dianaktirikan oleh Pemkab Minsel dalam hal ini BPKAD Minsel,’’ujar salah satu Kepala Kelurahan di Amurang namun enggan sebut namanya dipublikasi belum lama.
Dikatakan lurah di Amurang Timur tersebut, harusnya Pemkab Minsel melihat soal keberadaan kelurahan. Ingat, apa beda dengan desa. Desa juga adalah unjung tombak Pemkab Minsel. Tapi, apa kelurahan bukan unjung tombak Pemkab Minsel?
‘’Menjadi pertanyaan bersama. Bila kelurahan selalu dianaktirikan soal bantuan operasional. Lebih baik, kelurahan dihapus saja. Biarlah kelurahan dihapus dan menjadi desa saja supaya bisa mendapat anggaran besar dari pemerintah pusat. Sebab, bagaimana tidak kami dianaktirikan Pemkab Minsel sementara desa sudah cair Dana Desa (Dandes) dan Alokasi Dana Desa (ADD). Namun kelurahan tidak ada tanda-tanda apakah akan dibayarkan,’’jelasnya, namun wanti-wanti namanya tak ditulis.
Senada dikatakan sejumlah kepala lingkungan di Amurang Raya. Menjadi pertanyaan, bahwa desa di Minsel sudah mendapat ADD dan Dandes. Kenapa BOK kelurahan tidak sama sekali? Selain BOK, tunjangan perangkat kelurahan, seperti diperuntukan untuk kepala lingkungan dan wakil kepala lingkungan kapan dibayarnya.
‘’Khusus tunjangan kepala lingkungan dan wakil kepala lingkungan sudah masuk 5 bulan di dua triwulan. Adakah belas kasihan Pemkab Minsel melalui Kecamatan bisa segera mengusulkannya. Ingat, kami bukan ‘robot’ untuk bekerja dalam rangka mengedepankan pembangunan Minsel. Bagaimana mungkin, kami bisa bekerja tapi tak ada upah,’’jelas salah satu kepala lingkungan yang minta namanya tak ditulis.
Camat Amurang Johny Mononimbar, SH dikonfirmasi mengaku sudah mengusulkan ke BPKAD Minsel. ‘’Ya, pihaknya sudah mempertanyakan soal BOK dan insentif kepala lingkungan dan wakil kepala lingkungan di kecamatan Amurang Raya. Tapi, usulannya hingga kini belum ada jawaban pasti. Namun, pihaknya tetap melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah (PD) yang dipimpin Denny Kaawoan, SE Msi tersebut,’’tukas Mononimbar.
(andries)
