Tondano, Fajarmanado.com – Di berbagai kesempatan, Wakil Bupati Ivan Sarundajang (IvanSa) sering mengatakan kalau setiap rupiah yang digunakan institusi pemerintahan harus dipertanggungjawabkan.
Karena menurutnya, dari pertanggungjawaban tersebut bisa tercermin sampai sejauh mana kemampuan mengolah keuangan dari masing-masing instansi.
“Saya ucapkan terima kasih atas kerja keras dan kerja cerdas dari seluruh jajaran. Mulai dari Sekretaris Kabupaten (Sekkab), Inspektur, Kepala Dinas/Badan, Kepala Bagian, para Camat, bendahara-bendahara, seluruh staf pelaksana dan juga seluruh unsur terkait lainya,” ujar IvanSa.
Menurutnya, sejak awal kepemimpinan bersama Bupati Jantje Wowiling Sajow (JWS), dirinya terus konsisten dalam pemantapan administrasi. Antaranya dengan mengintenskan langkah-langkah turun langsung ke lapangan serta melalui rapat-rapat evaluasi di tiap kantor Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan kecamatan-kecamatan.
“Kerja keras yang telah kita lalukan lalu telah berbuah manis dengan diraihnya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI atas pengelolaan keuangan di kabupaten ini. Artinya instruksi-instruksi yang saya sampaikan pada saat rapat koordinasi evaluasi telah dilaksanakan dengan baik. Dan saat ini, kewajiban kita adalah mempertahankan status tersebut,” jelasnya.
IvanSa juga mengatakan kalau hal positif harus dipertahankan bahkan ditingkatkan dan ditularkan ke sektor-sektor lain yang belum mantap. “Sebab itu, saya tegaskan lagi, satu rupiahpun harus dipertanggungjawabkan dan jangan diselewengkan,” tegas pejabat yang dikenal pekerja keras tersebut.
Terpisah, Frinal Ratu warga Tondano mengatakan kalau opini WTP dari BPK RI tentu membawa banyak keuntungan buat daerah ini. Salah satunya dengan dikucurkanya dana insentif daerah (DID) oleh pemerintah pusat buat daerah-daerah yang memperoleh opini WTP dari BPK RI terhadap pengelolaan keuangan.
“Mudah-mudahan kita bisa kembali meraih opini WTP dari BPK supaya kembali mendapat kucuran DID,” ujar Ratu.
(fis)
