Manado, Fajarmanado – Keberadaan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) banyak diburu masyarakat Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), apalagi mereka yang berniat melanjutkan studi di lembaga pendidikan tinggi kedinasan Depdagri ini.
Peluang mengetahui seluk beluk lembaga pendidikan kedinasan pencetak pamong praja muda ini, terbuka lebar di ajang Pameran Pembangunan Provinsi Sulut, di Kayuwatu, Manado, yang dibuka Gubernur Sulut Olly Dondokambey, Kamis (22/9).
Sejak hadir dan membuka cabang perkulihan di daerah Nyiur Melambai pada tahun 2010, baru kali ini IPDN ikutserta membuka stand pameran dalam rangka HUT Provinsi Sulut yang jatuh tanggal 23 September ini.
“Baru pertama kali ini kami berkesempatan ikut pameran,” kata Plt. Direktur IPDN Kampus Regional Sulut, Dr. Bernhard E Rondonuwu, SSos. MSi.
Langkah ini, katanya, diambil untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat yang hendak mengetahui lebih detil latar belakang berdirinya IPDN, metode pembelajaran, sampai tahapan prosedur pendaftaran dan tes masuk calon praja.
Lembaga pendidikan tinggi IPDN adalah hasil penggabungan Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN) dan Institut Ilmu Pemerintahan (IIP). Nama IPDN ini terbentuk pada 10 Oktober 2007 dalam sebuah sidang kabinet pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Penyelenggaraan pendidikan kader pemerintahan di lingkungan Depdagri ini dirintis sejak zaman pemerintahan Hindia Belanda pada tahun 1920, dengan nama Opleiding School Voor Inlandshe Ambtenaren (OSVIA) dan Middlebare Opleiding School Voor Inlandsche Ambtenaren (MOSVIA).
Berdasarkan kebutuhan pamong praja yang siap pakai, sesudah kemerdekaan, pemerintah RI membentuk lembaga pendidikan dalam lingkungan Kemendari, dengan nama Sekolah Menengah Tinggi ( SMT ) Pangreh Praja yang kemudian berganti nama menjadi Sekolah Menengah Pegawai Pemerintahan Administrasi Atas ( SMPAA ) di Jakarta dan Makassar pada tahun 1948.
Berbagai kegiatan kursus untuk meningkatkan kemampungan apatarur pemerintahan juga ikut digelar di beberapa daerah sejak tahun 1952, sehingga untuk efektivitas penyelenggaraan pemerintah, didirikanlah Akademi Pemerintahan Dalam Negeri (APDN) pada tanggal 17 Maret 1956 di Malang, Jawa Timur.
APDN di Malang bersifat APDN Nasional berdasarkan SK Mendagri No. Pend.1/20/56 tanggal 24 September 1956, diresmikan oleh Presiden Soekarno di Malang, dengan Direktur pertama Mr. Raspio Woerjodiningrat.
Mahasiswa APDN Nasional Pertama ini adalah lulusan KDC yang direkrut secara selektif dengan tetap mempertimbangkan keterwakilan asal provinsi selaku kader pemerintahan pamong praja yang lulusannya bergelar Sarjana Muda (BA).
Namun, dalam rangka menciptakan qualified leadership and manager administrative, maka dibentuk pula IIP yang berkedudukan di Kota Malang, Jawa Timur berdasarkan Keputusan Bersama Mendagri dan Mendikbud No. 8 Tahun 1967, yang dikukuhkan dengan Kepres Nomor 119 Tahun 1967.
Peresmian IIP dilakukan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 25 Mei 1967. Namun Kampus IIP kemudian dipindahkan ke Jakarta pada tahun 1972 berdasarkan Keputusan Mendagri Nomor 94 Tahun 1972.
Seiring dengan pembentukan IIP yang merupakan peningkatan dari APDN Nasional di Malang, juga secara bertahap dibuka APDN di 20 Provinsi. Selain di Malang, juga di Banda Aceh, Medan, Bukittinggi, Pekanbaru, Jambi, Palembang, Lampung, Bandung, Semarang, Pontianak, Palangkaraya, Banjarmasin, Samarinda, Mataram, Kupang, Makassar, Menado, Ambon dan Jayapura.
Di zaman Mendagri Rudini, dengan pertimbangan untuk menjamin terbentuknya wawasan nasional dan pengendalian kualitas pamong praja, maka melalui Keputusan No. 38 Tahun 1988 Tentang Pembentukan Akademi Pemerintahan Dalam Negeri Nasional, Mendagri Rudini membangun APDN Nasional kedua dengan program D III berkedudukan di Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat yang diresmikan Mendagri 18 Agustus 1990.
APDN Nasional ini kemudian ditingkatkan statusnya menjadi STPDN berdasarkan Keppres No. 42 Tahun 1992 dengan program studi D III. Tiga tahun kemudian, program studinya dinaikkan pula setingkat jadi D IV, sedangkan program strudi IIP adalah Studi Strata I, namun lulusan ke dua perguruan tinggi kedinasan di bawah naungan Kemendagri ini, sama-sama golongan III/a.
“Untuk mengetahuinya lebih jelas, apa, di mana dan mengapa kuliah di IPDN, silahkanlah kunjungi stand kami di Manado ini,” kata Rondonuwu, yang juga Kepala Biro II, Bidang Administrasi Umum IPDN Jatinangor, Sumedang, Bandung ini.
IPDN sendiri telah membuka kampus regional di Sulut sejak 2010 dan mulai menempati kampus representatif di Tampusu, Remboken, Minahasa pada 2012 silam.
Tercatat ada 142 mahasiswa tingkat madya dan nindya, angkatan 25 dan 26 tengah menempuh pendidikan di IPDN Tampusu, namun pada tahun kuliah 2017/2017 ini hanya satu yang orang berasal dari daerah ini, ratusan praja lainnya asal Sulut tersebar di kampus regeonal lain di tanah air, termasuk di Jatinangor, Sumedang, Bandung. “Mengapa demikian, silahkan datang tanya di stand pameran Sulut ini,” ujar Rundonuwu lagi.
(ely)
