Amurang, Fajarmanado.com – Kehadiran bendungan Sulu-Paslaten di Kecamatan Tatapaan, Minahasa Selatan (Minsel) pada 2016 mendorong Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minsel mengalokasikan Rp2,7 miliar untuk membangun jaringan irigasinya.
“Dana sebesar ini telah ditata dalam APBD 2017 agar bendungan Sulu-Paslaten bisa berfungsi ekfektif,” kata Kadis PUPR Minsel Rudy F Tumiwa ST, MM kepada Fajarmanado.com di Amurang, Kamis (20/04/2017).
Tumiwa yang dicegat setelah bertemu Kepala Bapplitbangda DR Meidy Maindoka MSi di Kantor Bappelitbangda, mengatakan, jaringan irigasi beranggaran Rp2.7 miliar tersebut dibangun untuk memaksimalkan air bendungan Sulu-Paslaten agar bisa mengairi semua sekitar 800 hektar sawah yang terhampar di wilayah Kecamatan Tatapaan.
“Potensi sawah produktif di kawasan ini ada sekitar 800 hektar. Yang baru bisa dialiri air dari bendungan masih mencapai 600 hektar, makanya Pemkab segera menambah pembangunan sarana jaringan irigasi pada tahun ini juga,” katanya.
Sementara itu, Ketua Umum PAMI Perjuangan Noldy Pratasis mengapresiasi langkah yang ditempuh pemerintahan Bupati Christiany Eugenia Paruntu SE dan Wakil Bupati Franky Donny Wongkar SH ini.
“Ya, memang harus begitu. Kalau tidak, bendungan baru Sulu-Paslaten tidak akan berfungsi optimal untuk mendukung budidaya padi di wilayah Tatapaan dan sekitarnya,” komentarnya dihubungi terpisah.
Aktivis LSM ini mengatakan, dana Rp22,7 miliar yang dialokasikan pemerintah melalui DAK 2017 relatif fokus untuk membangun bentangan bendungan dan prasarana pendukung lainnya.
“Proyek pemerintah pusat memang wajar kalau didukung dengan dana sharing dari pemerintah daerah setempat. Jangankan nomenklaturnya pembangunan bendungan, proyek pembangunan bendungan dan jaringan irigasi pun masih butuh dana sharing apabila tidak bisa menjangkau target ekonomi yang hendak dicapai,” paparnya.
Langkah Pemkab Minsel menyediakan anggaran Rp2,7 miliar untuk membangun dan melengkapi jaringan irigasi tersebut, Pratasis menilai adalah kebijakan yang tepat.
“Ini agar bendungan yang menelan anggaran sampai puluhan miliar itu benar-benar menjadi lebih efektif untuk mendukung pengolahan dan pemanfaatan semua lahan sawah yang tersedia agar berdayaguna dan berhasil guna demi kemaslahatan rakyat,” ujarnya.
Sementara itu, seperti diberitakan, Kepala Perwakilan Lembaga Pemantau Penyelenggara Triaspolitika Republik Indonesia (LPPT RI) Sulawesi Utara (Sulut), Maykel R. Tielung SE, SH menyoroti pembangunan bendungan tersebut.
Ia menilai proyek yang dikerjakan kontraktor PT Anugerah Dinasty Sakti Group tersebut dikerjakan tidak sesuai bestek.
“Pekerjaannya diduga keras tidak sesuai spesifikasi teknis dan asal jadi. Bahkan ketika mulai dikerjakan hingga dinyatakan selesai itu merugikan warga petani sawah karena mengakibatkan ratusan hektar sawah waktu itu tidak teraliri air hingga petani gagal panen,” ujarnya.
(andries/ely)
