Airmadidi, Fajarmanado.com – Lembaga Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI diusulkan untuk dibubarkan saja. Selain karena tidak independen lagi, karena bisa menjadi anggota atau pengurus partai, juga fungsinya dinilai kurang jelas. Kehadiran lembaga DPD ini dinilai hanya menghamburkan uang negara saja.
“Dari dulu saya memang tidak setuju dengan kehadiran DPD, karena terkesan hanya bagi-bagi jabatan saja. Belum lagi perannya tidak segnifikan, dan terkesan hanya menghabiskan uang negara saja,” ujar Pdt Pietersen Jouke Mangare, STh, kepada Fajarmanado.com, di Airmadidi, Jumat (03/03).
Pendeta GMIM yang bertugas melayani salah satu jemaat di Airmadidi itu, menambahkan, saat ini juga ada wacana mengenai DPD dan Undang-Undang yang baru.
“Pertanyaannya, siapa yang mengatur Undang-Undang di Indonesia. Yang pasti anggota DPR RI. Jadi mereka dengan mereka saja yang mengaturnya, dan ujung-ujungnya mengatur jabatan politik sampai kekal. Makanya, sudah dapat dipastikan ke depan, banyak orang yang skeptis untuk memilih di Pemilu,” ujar Pdt Mangare.
Hal senada juga disampaikan Noldi Sulu, wartawan televisi senior, yang kini bekerja di TVRI Gorontalo.
“Memang betul, fungsi DPD tidak jelas, tapi seharusnya mereka berjuang untuk merubah Undang-Undang terkait dengan fungsi DPD. Dan bukan justru sebagai anggota DPD, tapi juga jadi pengurus partai politik. Jadi saya mendukung kalau dibuat gugatan untuk menurunkan mereka sebagai anggota DPD, atau membubarkan saja lembaga DPD,” tegasnya.
Jack Londah, seorang pengusaha asal Langowan, juga setuju dengan gagasan pembubaran DPD. “Memang lembaga ini hanya buang-buang saja. Coba kalkulasi berapa anggaran yang dikeluarkan negara untuk sebuah lembaga yang tidak efisien. Lebih baik anggaran untuk DPD diberikan kepada kaum miskin atau ke panti-panti asuhan untuk kemanusiaan,” tutur Londah.
(jeffry)
