Amurang, Fajarmanado.com – Jeffry H Maramis, STh mengingatkan pejabat-pejabat instansi publik harus benar-benar berkomitmen menghindari dan menangkal praktik pungutan liar (pungli) di instansinya.
Langkah yang paling efektif dan efisien untuk menghindari pungli adalah menerapkan manajeman terbuka dan transparan,” katanya dalam perbincangan dengan Fajarmanado.com, Jumat (28/10).
Maramis mengingatkan, aksi pemberantasan pungli tengah berlangsung sampai di daerah-daerah di tanah air seiring dengan instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mulai berlangsung dan terbukti di tataran Kementerian dan daerah-daerah awal bulan ini.
Presiden Jokowi, katanya, telah mengungkapkan berbagai kementerian dan instansi di daerah sampai program-program di desa dan kelurahan yang berpotensi adanya praktik pungli.
“Kebanyakan, sesuai kenyataan di lapangan selama ini berada di instansi-sntransi yang berhubungan langsung dengan pelayanan publik atau masyarakat. Jadi kalau tidak transparan maka berpotensi pungli,” ungkap salahsatu tokoh nasional ini.
Maramis pun mengingatkan pimpinan instansi publik di daerah, baik pasar, perhubungan, pertanian, perikanan dan perhubungan, sosial serta badan atau lembaga yang berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat harus bersikap transparan dan terbuka terhadap program-programnya.
“Kalau tidak menerapkan manajemen transparan, pasti akan memunculkan kecurigaan masyarakat,” katanya melalui telepon di Jakarta.
Dikatakan Maramis, jika tidak bermaksud memanfaatkan program untuk kepentingan tertentu, semua instansi pelayananan pulik tak perlu risih membuat dan memajang pengumuman soal kewajiban masyarakat.
“Makanya, untuk menepis dugaan masyarakat yang kemungkinan muncul, setiap kantor pelayanan publik sebaiknya bersikap transparan,” katanya.
Untuk itulah Maramis menyarankan kepada Bupati Christiany E Paruntu dan Wakil Bupati Franky D Wongkar untuk mewajibkan seluruh kantor pelayanan publik memasang papan pengumuman soal tarif.
“Kalau itu ada saya yakin tidak akan ada kecurigaan yang muncul dari masyarakat,” ujar pria asal Ranoiapo, Amurang ini.
Senada dikatakan Wakil Ketua DPRD Minsel, Franky Jirro F Lelengboto, ST. Menurutnya, era transparansi ini tidak ada alasan bagi semua instansi pelayanan publik yang bersikap tertutup.
Lelengboto menyatakan mendukung rencana bupati dan wabup akan membentuk Tim Satgasus Pungli.
“Jangan tunggu lama lagi sebab walaupun telah ada sanksinya kemungkinan masih saja ada oknum yang nekad melakukannya scara sembunyi-sembunyi,’’ papar politisi gaek Partai Gerindra ini.
(andries)
