Manado, Fajarmanado.com — Perwakilan 20 negara kepulauan peserta The Archipelagic and Island States Forum (Forum AIS) sepakat menerbitkan Deklarasi Manado 2018 di Grand Kawanua Convention Centre Manado, Sulawesi Utara (Sulut), Kamis (1/1/2018).
Menteri Koordinator (Menko) Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan, mewakili Presiden Joko Widodo, bersama Gubernur Sulut menyaksikan penandatanganan kesepakatan Deklarasi Manado oleh para pemimpin dan perwakilan yang tergabung dalam The Archipelagic and Island States Forum.
“Forum ini bisa menjadi ajang berbagi pengetahuan, mencari solusi cerdas dan kreatif, diperbesar dan diperbanyak untuk digunakan oleh pihak-pihak yang membutuhkan. Saya berharap forum ini bisa mendorong keterlibatan bisnis dan solusi keuangan inovatif untuk mendanai proyek perubahan iklim dan mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan”, ujar Menko Luhut.
Kesepakatan bersejarah oleh forum beranggotakan negara-negara pulau dan kepulauan yang kebanyakan berada di kawasan Asia-Pasifik tersebut, antara lain, berisi aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, ekonomi biru, pemanfaatan laut berkelanjutan yaitu pemanfaatan sumber daya laut dan serta mekanisme pembiayaan inovatif pada tindakan iklim.
Di bawah Deklarasi Manado, anggota AIS setuju untuk memperkuat komitmen kerjasama dalam mitigasi perubahan iklim, manajemen bencana, bekerjasama dalam menghadapi tantangan dan peluang ekonomi, sampah plastik di laut, tata kelola maritim. Mendorong pengembangan tata kelola kelautan.
Forum AIS diinisiasi bersama Kemenko Kemaritiman United Nations Development Program (UNDP).
AIS merupakan platform bagi pemerintahan negara-negara anggota untuk terlibat dan berkolaborasi dengan semua pemangku kepentingan – sektor swasta, masyarakat sipil, dan akademisi, tentang inisiatif perubahan iklim bertema dan perlindungan laut.
Menko Luhut mengatakan, negara pulau dan kepulauan memiliki sifat-sifat optimis, adaptif dan inovatif dalam menyelesaikan berbagai masalah dengan pendekatan yang paling hemat biaya. Sejarah dan budaya mengajarkan bagaimana negara-negara pulau dan kepulauan menyelesaikan masalah mereka.
“Kita harus menjadi Moana, seorang anak perempuan yang memiliki semangat inovatif, dan selalu optimis dalam menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapinya,” kata Menko Luhut.
Moana, lanjut dia, adalah film animasi yang menggambarkan petualangan seorang gadis cilik Polinesia dalam mencari jati dirinya.
Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Luhut mengungkapkan, Indonesia mengambil peran untuk memimpin dan membentuk mekanisme pembiayaan baru untuk mendukung inisiatif perubahan iklim dan proyek-proyek pembangunan di negara-negara anggota Forum.
Country Director UNDP untuk Indonesia, Christophe Bahuet menilai bahwa Forum AIS memberikan kontribusi pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dan berkomitmen untuk membantu agar negara-negara pulau dan kepulauan yang rentan tidak luput dari SDG’s.
“Forum AIS inisiatif akan fokus pada solusi pengembangan praktis dan akan membuka peluang baru bagi negara pulau dan kepulauan kecil yang rentan terhadap perubahan iklim untuk menemukan cara inovatif dalam melindungi sumber daya laut sambil meningkatkan pendapatan mereka,” kata Bahuet menambahkan.
“Pembiayaan inovatif adalah dimensi penting dari inisiatif dan UNDP Indonesia yang akan membantu para anggotan mengakses mekanisme baru seperti keuangan campuran, keuangan Syariah, dan obligasi hijau, untuk proyek-proyek di bawah Forum AIS ” kata Mr. Bahuet.
Dengan naiknya permukaan laut akibat pemanasan global, negara-negara pulau dan kepulauan, khususnya yang kecil, merupakan wilayah yang paling rentan terhadap dampak perubahan iklim.
Delegasi dari 20 negara termasuk Kuba, Pulau Comoro, Siprus, Fiji, Guinea Bissau, Indonesia, Jamaika, Madagaskar, Selandia Baru, Papua New Guinea, Saint Kitts dan Nevis, Sri Lanka, Seychelles, Singapura, Kepulauan Solomon, Suriname, Timor Leste dan Inggris menghadiri Forum Menteri AIS.
Sementara itu, Gubernur Olly Dondokambey, SE mengatakan, sebagai pemimpin atas provinsi dengan 287 pulau mendukung penuh terlaksananya forum AIS di Manado.
Olly menilai agenda yang diikuti delegasi dari 20 Negara Kepulauan itu mampu meningkatkan kapasitas dan mitigasi bencana akibat perubahan iklim.
Sebagai bagian integral dan salah satu daerah kepulauan di Indonesia, lanjut dia, Sulut menyambut gembira pelaksanaan kegiatan dalam rangka kerja sama pembangunan Negara Kepulauan dan Negara Pulau ini.
“Forum ini menjadi katalisator bagi pembentukan kerjasama antar Negara Kepulauan dan Negara Pulau dalam menghadapi berbagai tantangan dan ancaman, menyesuaikan diri dan meningkatkan ketahanan terhadap dampak perubahan iklim,” kata Olly pada pembukaan AIS di Grand Kawanua Convention Center Manado, (1/11/2018) pagi.
Olly juga berharap melalui AIS Forum dapat memberikan informasi penting bagi seluruh masyarakat Sulut tentang mitigasi perubahan iklim.
“Kegiatan ini akan mengingatkan seluruh masyarakat untuk lebih peduli menjaga lingkungan,” ucap Olly.
Ke 20 negara AIS adalah Kuba, Pulau Comoro, Siprus, Fiji, Guinea Bissau, Indonesia, Jamaika, Madagaskar, Selandia Baru, Papua New Guinea, Saint Kitts dan Nevis, Sri Lanka, Seychelles, Singapura, Kepulauan Solomon, Suriname, Timor Leste dan Inggris menghadiri Forum Menteri AIS.
Terpantau hadir pada forum setingkat menteri tersebut, juga Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim Kemenko Maritim RI Purbaya Yudhi Sadewa, Sekkprov Sulut Edwin Silangen, SE MS dan pejabat di Lingkup Pemprov Sulut.
Penulis: Herly Umbas
