Jakarta, Fajarmanado.com–Ketua Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD) DPD RI, Ir. Stefanus BAN Liow, MAP menyebut ada empat aspek permasalahan dalam tata kelola pemerintahan desa (pemdes) sampai saat ini.
Stefa Liow, Senator Dapil Sulawesi Utara ini menyampaikan hal tersebut dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) dan Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) di Gedung DPD RI, Senayan, Jakarta, Rabu (20/11/2024).
RDPU digelar BULD dalam konteks membahas rancangan peraturan daerah (ranperda) dan peraturan daerah (perda) terkait tata kelola pemerintahan desa.
“Empat aspek itu yaitu partisipasi masyarakat dalam perencanaan, penganggaran, kebijakan yaitu desa kurang produktif dalam menyusun peraturan desa serta kelembagaan di mana peran BPD belum optimal dalam penyelenggaraan pemerintahan desa,” jelas didampingi Wakil Ketua BULD DPD RI, H. Abdul Hamid (Riau) dan Agita Nurfianti (Jawa Barat).
Bumdes Mati Suri
Dalam diskusi yang dipimpin Wakil Ketua BULD H. Abdul Hamid sejumlah Senator Indonesia dari berbagai pandangan dan pendapatnya.
Anggota DPD RI asal Nusa Tenggara Barat, Mirah Midadan Fahmid menyayangkan terkait upaya kemandirian finansial desa. Ia mengebut masih banyak Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) yang kondisinya saat ini seperti mati suri.
“Pada saat reses kami mereview bagaimana keaktifan Bumdes di berbagai desa di NTB dan hasil temuan kami, banyak Bumdes yang hampir tidak memberikan dampak ekonomis bagi desa sehingga perlu peran serius dari pemerintah pusat dan daerah untuk menghidupkan bumdes kembali,” ungkapnya.
Senator asal Bali, Ni Luh Djelantik menilai, Bumdes sebagai ujung tombak dari desa jika tidak dikelola secara profesional akan menjadi bumerang karena rentan menimbulkan nepotisme di lini pengelola Bumdes.
“Seringkali pengelola Bumdes merupakan kerabat dari kepala desa yang belum tentu kompeten dan paham akan cara mengelola Bumdes,” ungkapnya.
Ni Luh menegaskan, seharusnya kepala desa mengupayakan pengelolaan Bumdes seperti mengelola perusahaan yang berfokus pada keuntungan, yang tentu akan berdampak pada pendapatan dan kemandirian desa sehingga tidak terus-menerus bergantung pada dana desa.
Anggota DPD RI asal Kepulauan Riau, Ismeth Abdullah, juga turut prihatin atas tata kelola desa yang seringkali dipolitisasi oleh oknum tertentu.
“Banyak desa tertinggal terutama di pulau-pulau kecil yang dianaktirikan, sehingga sulit untuk mendapat bantuan dan perhatian pemerintah pusat dan daerah. Dikarenakan penduduk desa tersebut, tidak memilih calon pemimpin daerah atau legislatif pemenang Pemilu. Permasalahan ini harus segera dibicarakan serius dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Imigrasi,” tuturnya.
Pandangan dan pendapat lainnya datang juga dari Anggota BULD DPD RI, Hasby Jusuf (Maluku Utara), Sularso (Papua Selatan), Darmansya Husein (Bangka Belitung), H. Jelita Donal (Sumatera Barat).
Sementara itu, Direktur Eksekutif KPPOD, Herman Suparman, menjelaskan sketsa masalah keterbatasan tata kelola desa masih seputar keterbatasan SDM, kesenjangan sosial, keterbatasan infrastruktur dan ekonomi di mana desa hanya bergantung kepada dana desa.
Padahal, katanya, desentralisasi fiskal pada UU Desa memungkinkan setiap desa menerima pendapatan asli desa di luar dana desa yang diterima dari pemerintah.
Menurut Herman, dibutuhkan kolaborasi tata kelola desa dengan seluruh perangkat desa, masyarakat dan tentunya pemerintah pusat.
“Keberhasilan tata kelola desa sangat bergantung pada kualitas good governance. Sudah satu dekade kita menerapkan UU Desa namun apakah ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, ketahanan lingkungan sudah tercapai,” ujarnya dengan nada tanya.
Untuk itulah, Herman menegaskan perlunya peningkatan kualitas tata kelola desa, agar dapat mengubah desa menjadi subjek pembangunan bukan sekedar objek pembangunan dari pemerintahan yang lebih tinggi.
Senada dengan Herman, Ketua Umum Apdesi, Surta Wijaya mengatakan, untuk mendukung tata kelola desa yang efektif sangat penting untuk melakukan evaluasi maupun rekrutmen ulang perangkat desa sesuai kebutuhan desa.
“Peningkatan kualitas SDM bagi kepala desa maupun perangkat desa harus rasional dan kondisional,” ujarnya.
Surta mencontohkan mengenai persyaratan pendidikan minimal untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk wilayah yang tingkat pendidikannya sudah merata.
“Atas semua permasalahan di desa mengenai tata kelola kami berharap DPD RI dapat menjadi jembatan aspirasi masyarakat desa,” imbuhnya.
Dalam kesempatan itu, Herman Suparman dan Surta Wijaya senada mengatakan bahea KPPOD dan Apdesi siap menjadi mitra DPD RI dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat, desa dan daerah untuk penguatan otonomi desa dan daerah.
[**/nly]
