Airmadidi, Fajarmanado.com – Ketua komisi I DPRD Minahasa Utara (Minut) Stendy Rondonuwu menyesalkan sikap pimpinan delapan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKDP) mitra komis I yang tidak hadir dalam pembahasan anggaran perubahan, padahal pembahasan tersebut sangat penting dalam penyusunan APBD Perubahan (APBDP-P) tahun 2017.
Rondonuwu mengatakan, pembahasan bersama instansi terkait sangat penting saat penyusunan APBD guna menyingkronkan kegiatan yang direncanakan dengan ketersediaan anggaran di setiap SKPD. Meski tidak ada perubahan namun seyogyanya SKPD tersebut hadir agar apabila ada usulan kegiatan yang belum masuk dalam APBD-P ini karena keterbatasan anggaran, bisa menjadi prioritas dalam pembahasan APBD 2018 mendatang.
“Memang sampai akhir pembahasan di tingkat komisi, delapan SKPD tidak hadir alias absen. Padahal kami sudah membuat jadwal dan menyerahkan ke SKPD masing-masing. Ketidak hadiran mereka menjadi catatan khusus bagi kami komisi I,”lugas Rondonuwu.
Rondonuwu menjelaskan, delapan SKPD yang tidak hadir tersebut yakni, Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan, Inspektorat, bagian Pembangunan, camat Likupang Barat, Likupang Timur, Likupang Timur, Airmadidi dan camat Dimembe. Ketidak hadiran para pimpinan SKPD ini menjadi catatan khusus komisi I. Saat ditanya soal ketidak hadiran itu suatu pelecehan terhadap komisi I, Rondonuwu tidak menampik, namun menurutnya ketidak hadiran pimpinan SKPD kemungkinan ada agenda yang lebih penting.
“Kemungkinan pembahasan ini mereka nilai tidak terlalu penting sehingga tidak hadir. Yang pasti kami sudah memberikan undangan untuk pembahasan APBD-P ini.”pungkasnya.
Penulis :Joel Polutu
