Airmadidi, Fajarmanado.com — Raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulawesi Utara (Sulut) dikhawatirkan bakal tidak mampu dipertahankan Pemerintah kabupaten (Pemkab) Minahasa Utara (Minut) untuk pemeriksaan anggaran tahun 2017.
Pasalnya, dari data yang dirangkum Fajarmanado.com, ternyata untuk masalah Tuntutan Ganti Rugi (TGR) masih terus membayangi perjalanan keuangan Pemkab Minut. Bahkan, nilai TGR tersebut dikabarkan mencapaian Rp735,2 juta selang sekitar 6 bulan terakhir, terhitung 1 Januari hingga 16 Juni 2017.
Kepala Inspektorat Minut Umbase Mayuntu mengatakan, tim MPTGR (Majelis Pertimbangan TGR) Pemkab Minut akan turun melakukan sidang TGR pada pertengahan bulan Juli ini.
“Bupati sudah mengeluarkan surat untuk setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) agar segera menyelesaikan TGR yang menjadi temuan BPK. Kami dari MPTGR akan turun melakukan sidang pada pertengahan bulan Juli mendatang,” tutur Umbase ketika dikonfirmasi di Airmadidi, siang tadi.
Namun Masalah ini mendapat tanggapan lain dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Forum Rakyat Peduli Minahasa Utara (Forpmitra) Husein Tuahuns. Tuahuns menilai, MPTGR Pemkab Minut terlihat santai tanpa mau memperhatikan secara serius masalah ini.
“Ini tanda awas bagi pemerintahan VAP-Jo, TGR ini harus secepatnya diselesaikan agar opini WTP yang diperoleh Pemkab Minut bisa terus dipertahankan, agar tidak terkesan “panas dingin”. Di sinilah dituntut kinerja serius dari MPTGR Pemkab Minut. Jangan hanya dibentuk, tapi tidak bekerja maksimal, Bupati harus mengawasi mereka,” tegas Tuahuns, Selasa (4/7/2017).
Penulis : Rusdiyanto Rantesallu
Editor : Herly Umbas
