PERTAMA-TAMA tentu kita mesti mengucapkan Selamat Ulang Tahun kepada Presiden Prabowo Subianto yang pada Sabtu 17 Oktober 2026, kemarin, memperingati 75 tahun kelahirannya. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan senantiasa diberkati Tuhan Semesta Alam.
Kali ini kita menyoroti, pertama, perihal implementasi kebijakan ekonomi-politik Presiden Prabowo Subianto dan hambatannya.
Kedua soal MSCI yang barusan dikabarkan bakal mendegradasi bursa saham kita. Diberitakan, tahun depan akan di“turun kasta”kan dari emerging ke “frontier” bahkan bisa jadi langsung ke “stand-alone” market. Waduh!
Kedua fenomena ini, tak bisa dipungkiri, telah mempengaruhi “kepercayaan publik”.
Publik mana? Publik lokal maupun publik internasional, terutama para investor di bursa saham maupun dunia finansial global.
Kebijakan ekonomi-politik Prabowo Subianto seperti tercermin dalam pidatonya di Vladivostok baru-baru, yang kira-kira bisalah mewakili.
Isinya sangatlah bagus. Ia berpidato pada Eastern Economic Forum (EEF) ke-11 di Vladivostok, Rusia, pada 3 September 2026.
Tema forum tersebut adalah “The Far East: Development for the Benefit of the People”. Di situ Prabowo Subianto bertindak sebagai tamu kehormatan utama atas undangan Presiden Rusia Vladimir Putin.
Singkatnya atau garis besarnya begini. Dalam pidato itu, Prabowo menyinggung tiga agenda besar. Yaitu, pembangunan yang berorientasi pada rakyat, perluasan hubungan ekonomi Indonesia dan Rusia, serta politik luar negeri bebas aktif di tengah perubahan tatanan dunia.
Pembangunan atau “developmentalisme” nya, haruslah yang bisa langsung dirasakan rakyat. Artinya, bukan hanya tercermin dalam angka pertumbuhan.
Prabowo menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari pertumbuhan ekonomi, investasi, atau besarnya proyek. Ukurannya harus berupa perubahan nyata dalam kehidupan masyarakat.
Lalu, ia mengajukan pertanyaan konkret; apakah anak-anak mendapatkan makanan bergizi, petani memperoleh pupuk dan harga jual yang adil, keluarga mempunyai rumah layak, anak muda mendapat pekerjaan produktif, serta listrik tersedia sampai ke desa-desa?
Prabowo Subianto lalu mengaitkannya dengan sejumlah programnya, seperti memberi makanan bergizi untuk anak-anak dan ibunya, swasembada pangan, ketahanan energi, hilirisasi sumber daya alam untuk menciptakan industri dan lapangan kerja domestik, sampai ke upaya peningkatan kesejahteraan serta pengurangan kemiskinan.
Kita langsung teringat dengan program MBG (Makan Bergizi Gratis), KDMP (Koperasi Desa Merah Putih), PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya) untuk desa-desa dan berbagai inisiatif program yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat.
Pendek kata, Prabowo sedang menawarkan ukuran pembangunan yang menempatkan kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan akhir, bukan menjadikan pertumbuhan ekonomi sebagai tujuan pada dirinya sendiri.
Di event di Russia itu adalah salah satu contoh. Disampaikan bahwa Indonesia juga ingin menggandakan perdagangannya dengan Rusia, atau peningkatan perdagangan bilateral. Perdagangan Indonesia dengan Rusia pada 2025 mendekati USD 5 miliar, meningkat 21,7 persen dibandingkan 2024 dan 33,7 persen dibandingkan 2023.
Komoditas dan kompetensi kedua negara bersifat komplementer.
Indonesia punya kelapa sawit dan produk turunannya, perikanan, kopi, karet, tekstil, furnitur dan barang konsumsi lainnya, serta aspek geostrategis sebagai akses masuk ke pasar ASEAN. Di pihak Rusia, ada gandum dan pupuk, minyak dan gas serta energi, serta dunia sains dan rekayasa teknologi maju.
Intinya, Indonesia sedang berusaha memperluas pasar ekspor dan sumber pasokan, sehingga perdagangan tidak hanya bergantung pada mitra tradisional.
Dengan menawarkan diri sebagai pintu masuk Rusia ke ASEAN, Prabowo mengemukakan bahwa Indonesia dapat menjadi gerbang bagi pelaku usaha Rusia dan Eurasia untuk memasuki pasar ASEAN yang berpenduduk sekitar 680 juta orang.
Pesan tersebut mengandung strategi yang lebih luas daripada sekadar menjual barang ke Rusia.
Hubungan dagang bilateral dapat melebarkan pasar produk Indonesia ke negara-negara Eurasia (diversifikasi pasar), jadi melebar ke hubungan multilateral. Mengundang investasi, sampai memanfaatkan posisi Indonesia dalam jaringan perdagangan Asia Tenggara.
Dalam pidatonya, Prabowo juga meminta agar perjanjian perdagangan diterjemahkan menjadi kontrak nyata.
Artinya, ada pembeli, jadwal pengiriman perdana, jalur logistik dan mekanisme pembayaran. Ia mendorong pembukaan jalur pelayaran langsung antara Vladivostok dan Indonesia, serta konektivitas penerbangan langsung.
Visi geostrategis yang dipadukan dengan kepentingan praktis bangsa yang prima bukan?
Danantara dan Investasi Strategis
Prabowo menyebut Danantara sebagai salah satu jembatan potensial bagi kerja sama investasi Indonesia dan Rusia.
Presiden mengusulkan agar Danantara dan Russian Direct Investment Fund (RDIF), dana investasi langsung Rusia, bergerak dari identifikasi peluang menuju pembiayaan proyek yang layak secara bisnis. Meng-kapitalisasi berbagai potensi ekonomi bangsa dalam SWF (Sovereign Wealth Fund) yang dapat dikonversi jadi penguat daya tawar.
Ia juga menekankan bahwa setiap kesepakatan investasi harus mencantumkan nilai investasi yang jelas, sumber dan skema pembiayaannya, tahapan pelaksanaan dan target penyelesaian, serta hasil yang dapat diukur.
Dengan kata lain, Prabowo ingin hubungan politik diterjemahkan menjadi investasi konkret.
Dengan tetap mengusung politik bebas-aktif, Presiden Prabowo menyatakan bahwa Indonesia tidak ingin bergabung dengan aliansi militer mana pun, tetapi ingin aktif dalam kemitraan ekonomi.
Ia menegaskan Indonesia tidak akan bekerja sama dengan satu kelompok untuk melawan kepentingan kelompok lainnya.
Fenomena MSCI: Berita Buruk
Alasan yang dikemukakan, pertama-tama soal transparansi.
Kita ingat bahwa alasan suatu entitas perusahaan bisa masuk bursa adalah soal transparansi, artinya calon investor bisa melihat “jeroan” perusahaan agar para mereka yang mau menanamkan modalnya di perusahaan tersebut tidak seperti membeli “kucing dalam karung”.
Tapi MSCI menilai pengelolaan bursa di Indonesia tidak cukup transparan.
Artinya, juga terhadap Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai regulator tidak berfungsi semestinya.
Bahkan untuk memastikan siapa pemilik sebenarnya suatu perusahaan dan berapa saham yang sungguh-sungguh tersedia untuk diperdagangkan publik. Tidaklah jelas. Yang jelas, kebanyakan tipu-tipu. Dan di dunia internasional, itu tindakan kriminal.
Masalah ini penting karena suatu perusahaan dapat terlihat memiliki saham publik yang besar, tetapi sebagian sahamnya mungkin terkonsentrasi pada kelompok pemegang saham yang saling terkait.
Akibatnya, investor global kesulitan menghitung “free float” (saham yang diperdagangkan di bursa) secara akurat.
Akibatnya, muncul dugaan perdagangan saham terkoordinasi. Bahasa terangnya, aktivitas “goreng menggoreng”.
Mengapa ini dianggap masalah serius? Lantaran harga saham yang terbentuk di bursa kemungkinan besar tidak mencerminkan harga yang wajar. Padahal fungsi bursa khan sebagai “clearing house”, tempat bertemunya penawaran versus permintaan secara transparan.
Akibat dari praktek “goreng menggoreng” di bursa Indonesia, volume perdagangan yang tinggi belum tentu menunjukkan likuiditas yang benar-benar dapat diandalkan. Sehingga investor institusional kesulitan menentukan apakah harga pasar layak dijadikan dasar investasi.
Memang, kekhawatiran dan dugaan yang disampaikan MSCI bukanlah bukti bahwa seluruh perdagangan saham Indonesia dimanipulasi. Tapi rencana degradasi ini tentulah berdampak menyeluruh. Dan dampaknya sudah mulai terjadi sekarang. Pemerintah mesti bertindak cepat.
Sekedar mengingatkan, MSCI (Morgan Stanley Capital International) adalah sebuah perusahaan penyedia indeks pasar keuangan, data investasi, dan perangkat analisis risiko yang digunakan investor di seluruh dunia.
Sederhananya MSCI membantu investor global menentukan negara mana yang akan menjadi tujuan investasi, saham mana yang akan dibeli, dan berapa besar alokasi investasinya.
Ada empat tingkatan (sebetulnya cuma tiga tingkatan) pasar saham.
Pertama, tingkat “Developed Markets” (DM). Ini pasar saham negara maju dengan tingkat perkembangan ekonomi, likuiditas dan aksesabilitas investasi yang memenuhi kriteria MSCI. Misalnya AS, Jepang, Inggris dan Australia.
Kedua, tingkat “Emerging Markets” (EM). Kategori ini dianggap pasar yang cukup besar dan penting bagi investor global. Tapi masih memiliki karakteristik yang berbeda dibanding pasar negara maju. Indonesia tadiya masih berada di kategori ini bersama China dan Brasil.
Ketiga, tingkat “Frontier Markets” (FM). Ini kategori pasar yang jauh lebih kecil dalam ukuran likuiditas dan akses bagi investor internasional. Pasar saham Vietnam dan Bangladesh sementara ini ada di kategori Frontier Markets.
Lalu ada kategori tersendiri (lepasan), di luar ketiga kategori di atas. Sebut saja kategori keempat, “Standalone Market”.
Ibarat “ronin” alias samurai tak bertuan. Penyebabnya bisa berupa kondisi pasar yang gelap informasi atau bahasa terangnya “penuh tipu-tipu”-lah. Kawanan di level ini adalah Zimbabwe, juga Lebanon. Indonesia sedang didapuk untuk masuk kategori ini.
Pertanyaannya, mengapa tujuan dari kebijakan ekonomi-politik presiden Prabowo yang (tadinya) mulia itu (demi kesejahteraan rakyat) bisa mulai terpuruk seperti sekarang ini?
Mulai terpuruk? Itu tuduhan yang serius. Ya, tapi harus kita kemukakan, Anda bisa periksa sendiri.
Selain indikator-indikator ekonomi, juga hasil-hasil jajak pendapat (survei) tentang elektabilitas atau popularitas dari beberapa polster yang bonafide. Singkat cerita, semua menurun, tak bisa dipungkiri. Dan tak perlu diulang-ulang di sini.
Kembali ke Soal Menfasar Basic Management: PDCA”.
Plan – Do – Check – Act, dari visi ke aksi adalah suatu perjalanan panjang yang harus dikelola dengan seni kepemimpinan. Bukan seperti melepas rudal dari pesawat tempur, “fire and forget”.
Sudah terbukti berantakan. Program MBG yang tadinya diperuntukan untuk anak-anak dan ibu hamil di daerah 3T sebagai penerima manfaat dan dilaksanakan dengan cara yang “efektif dan efisien” artinya mencapai sasaran dengan sumber daya seminim mungkin sebagai prinsip ekonomi, malah bocor!
Bocor di tengah jalan lantaran dikorupsi besar-besaran. Metode pelaksanaannya direkayasa sedemikian rupa agar kebocoran itu bisa langgeng. Korupsinya berjamaah, saling menutupi.
Manajemen baru BGN (Badan Gizi Nasional) terpaksa harus melakukan “bedah rumah” agar rumah yang sudah bobrok jadi rumah yang layak huni. Kita mesti pantau terus proses rehabilitasinya.
Begitu pun dengan program KDMP yang kabarnya sudah bocor sejak dari fase perencanaan.
Detailnya sudah terlalu banyak beredar, berapa besar anggaran yang dipotong untuk lembaga A, berapa yang untuk lembaga B dan seterusnya. Ujungnya, kontraktor yang bisa kerja hanya dengan anggaran yang telah disunat setengahnya.
Tambah lagi soal Karhutla yang sudah jadi bencana berdampak nasional bahkan regional.
Padahal, baru beberapa tahun lalu (tahun 2020?) Presiden Jokowi pernah menyampaikan bahwa kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sekitar 99 persen terjadi lantaran disengaja.
Motifnya? Ekonomi. Pembakaran adalah cara paling murah untuk “land clearing” atau membersihkan lahan.
Jokowi pun pernah mengingatkan pada Kapolri, Panglima TNI dan para menteri terkait untuk secara berjenjang mengevaluasi jajaran di bawahnya (misalnya para Kapolda dan Pangdam) serta Gubernur dan Bupati serta instansi terkait lainnya agar selalu mengupayakan pencegahan Karhutla. Berita terakhir, BNPB pun jadi ladang korupsi berjamaah.
Ini soal manajemen. Intinya, telitilah pada fase “Plan” (perencanaan). Menyusun rencana yang matang tidak perlu (dan tidak bisa) terburu-buru. Berbagai masukan dan pikiran dari segala sudut harus diterima dan diolah sebijaksana mungkin.
Seni kepemimpinan yang mengokestrasi kerja intelektual para ahli akan masuk ke fase “Do” (kerjakan).
Dalam fase “Plan” akan banyak analisis, tapi jangan sampai terjebak dalam apa yang disebut “paralysis by analysis”.
Apa itu? Lumpuh lantaran kebanyakan analisis. Kebanjiran informasi (information overload), me-review terlalu banyak data, ingat “the paradox of choice”. Takut gagal yang berlebihan, mengejar kesempurnaan membuat pandangan kita jadi kabur tentang tujuan besar.
Maka fase “Check” (review, kaji ulang) menjadi sangat penting. “Check” adalah proses penting dalam manajemen. Disinilah sebetulnya kepemimpinan (leadership) itu dipraktekkan dalam kerja team, kerja bersama. Sayangnya justru fase ini kerap terabaikan.
Bayangkan jika fase “Check” ini dilakukan sedini mungkin dan secara regular dikerjakan, berapa triliun rupiah bisa “diselamatkan” di proyek MBG kemarin itu. Bagaimana diselamatkannya?
Lewat fase “Act” (tindak lanjut), segera bertindak atas hasil review (check) yang obyektif itu. Jangan pandang bulu, penilaian berdasarkan prinsip meritorkrasi.
Selamat bekerja kembali Presiden Prabowo Subianto. Masih ada tiga tahun ke depan, putar roda PDCA (roda manajemen) dengan disiplin tinggi. Arahnya (kepemimpinan) sudah benar, sempurnakan dengan manajemen yang berdisiplin.
Jakarta, Minggu, 18 Oktober 2026
Penulis: Andre Vincent Wenas, MM, MBA, pemerhati ekonomi dan politik, Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis PERSPEKTIF (LKSP), Jakarta.
