Manado, Fajarmanado.com – Wakil Gubernur Sulawesi Utara (Wagub Sulut), Drs Steven Kandouw mengungkapkan bahwa sikap toleransi antarumat beragama di Provinsi Sulut terus terjaga sehingga Departemen Agama RI menempatkan provinsi ini paling toleran di tanah air.
Hal ini dipaparkan Wagub Kandouw ketika menerima kunjungan kerja Komisi VIII DPR RI di Ruangan CJ Rantung Kantor Gubernur Sulut, Jalan 17 Agustus Manado, Kamis (14/12/2017) sore.
Kandouw menegaskan, kerukunan antarumat beragama di daeran Nyiur Melambai ini, terus terjaga. Sikap saling menghargai antar pemeluk agama sudah menjadi komitmen bersama seluruh elemen masyarakat Sulut.
“Hingga saat ini, tidak terjadi gesekan fisik ataupun gesekan sosial yang berlatarbelakang agama. Hal ini disebabkan adanya kesadaran dari masyarakat dan keamanan serta stabilitas daerah yang nyaman,” ujar Wagub.
Demikian halnya soal pemberdayaan dan perlindungan terhadap perempuan, kata Kandouw, Pemprov Sulut memberikan ruang kepada para pejabat yang berkualitas dan profesional untuk memegang jabatan strategis pada organisasi perangkat daerah.
Bahkan, lanjut dia, Sulut tetap menjalankan perintah undang-undang, di mana DPRD Sulut juga terdapat kaukus perempuan dan dari 15 kabupaten dan kota, ada beberapa pimpinan daerahnya berasal dari kaum perempuan, yakni Bupati Minahasa Selatan (Minsel), Bupati Bolmong, Bupati Talaud, Bupati Minut, dan Wali Kota Kotamobagu.
Sedangkan, untuk tingkat kebahagian hidup, Kandouw mengatakan, Sulut masuk kategori ke tiga di Indonesia. Tidak saja itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia, Sulut tidak kalah dengan daerah lainnya di Indonesia, termasuk di dalamnya UMP bagi karyawan sebesar Rp 2,8 kita, berada di urutan ketiga setelah DKI Jakarta dan Papua.
Wagub Kandouw juga meminta pihak komisi VIII DPR RI untuk memberi dukungan agar Sulut boleh menjadi tuan rumah Penyelenggaraan MTQ Nasional dan perbaikan Asrama Haji Manado.
Sementara anggota Komisi VIII DPR RI berjanji untuk membantu memperjuangkan aspirasi Pemprov dan masyarakat Sulut.
Komisi VIII DPR RI melakukan kunjungan kerja ke daerah dalam rangka menyerap berbagai aspirasi pemerintah daerah dan kebutuhan masyarakat untuk dibahas dan disampaikan ke Kementerian terkait yang menjadi mitra kerja Komisi VIII DPR RI.
Editor : Herly Umbas
