Manado, Fajarmanado.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) dan DPRD Sulawesi Utara (Sulut) akhirnyamenyepakati Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2018.
Kesepakatan itu ditandai dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) tentang KUA-PPAS Tahun 2018, yang dilakukan langsung oleh Gubernur Olly Dondokambey, SE dan Ketua DPRD, Andrei Angouw di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kairagi Manado, Rabu (1/11/2017) siang tadi.
Gubernur Olly pun mengapresiasi kesediaan pimpinan DPRD untuk menandatangani KUA-PPAS sebagai tahapan penting dalam kelanjutan pembangunan daerah Nyiur Melambai pada tahun 2018.
“Saya mengucapkan terima kasih dan memberikan penghargaan yang tinggi kepada Pimpinan dan segenap Anggota DPRD Sulut atas penyelenggaraan rapat paripurna ini, sekaligus atas kesediaannya untuk bersama-sama menandatangani KUA-PPAS APBD Sulut Tahun 2018,” kata Olly.
Gubernur menjelaskan adanya tiga bagian penting dalam KUA-PPAS Sulut Tahun 2018.
“Substansinya mencakup tiga bagian penting, yakni kebijakan pendapatan, kebijakan belanja dan kebijakan pembiayaan daerah,” ungkapnya.
Ke tiga bagian penting ini, lanjut dia, termasuk dalam kerangka dasar visi pembangunan daerah yakni, Terwujudnya Sulawesi Utara Berdikari Dalam Ekonomi, Berdaulat Dalam Politik serta Berkepribadian Dalam Budaya.
“Namun tetap memperhatikan isu-isu strategis pembangunan daerah, seperti pengembangan pariwisata dan Iklim investasi yang kondusif, kemiskinan dan pengangguran, kualitas SDM yang berdaya saing melalui pendidikan dan kesehatan, pengembangan kawasan pertumbuhan baru dan KEK, dan Ketahanan Pangan,” sambung Olly.
Gubernur selanjutnya meminta seluruh Perangkat Daerah (PD) di Pemprov Sulut agar memprioritaskan pembahasan dengan mitra kerja/Komisi DPRD pada pembahasan selanjutnya.
“Sehingga sasaran dan prioritas pembangunan daerah di tahun 2018 dapat kita selesaikan bersama secara baik dan tuntas, demi mewujudkan kesejahteraan umum bagi masyarakat di daerah bumi yang kita cintai bersama,” paparnya.
Seperti diketahui, tema RKPD tahun 2018 adalah “Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berkepribadian melalui Percepatan Pembangunan Ekonomi dan Infrastruktur Berwawasan Lingkungan Menuju Sulawesi Utara yang Berdaya Saing”
Untuk mewujudkan program sentral tersebut, ada 10 prioritas pembangunan Sulut pada tahun 2018, yang dinilai jitu. Yakni:
- Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran;
- Pembangunan Pendidikan;
- Pembangunan Kesehatan;
- Revolusi Mental dan Reformasi Birokrasi;
- Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- Kedaulatan Pangan (Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Kelautan);
- Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat;
- Peningkatan Daya Saing Investasi;
- Pembangunan Pariwisata; dan
- Pengelolaan Bencana dan Mitigasi Iklim
Rapat paripurna dipimpin Ketua Dewan Andrei Angouw didampingi tiga wakil ketua, Drs Stefanus Vreeke Runtu, Marthen Manuel Manopo SH dan Wenny Lumentut SE.
Terpantau ikut dihadiri Wakil Gubernur Drs. Steven Kandouw, Sekprov Edwin Silangen, SE, MS, Kepala Biro Umum yang juga Plt. Kepala Biro PKKP Clay June Dondokambey, SSTP, MAP, perwakilan Forkopimda dan para pejabat lainnya.
Editor : Herly Umbas