Manado, Fajarmanado.com – Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diterbitkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI bagi 13 kabupaten kota dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Pemprov Sulut) mengundang tanda tanya.
Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang salah satunya adalah mantan Ketua BPK RI Perwakilan Sulut jelas menampar wajah lembaga auditor negara di mata masyarakat daerah Nyiur Melambai ini.
Masyarakat mensinyalir, OTT tersebut berkaitan erat dengan aksi jual beli opini WTP, yang diklaim sebagai laporan keuangan terbaik, tanpa korupsi di mata masyarakat selama ini.
Kian mengkristalkan pandangan minor masyarakat ini, peristiwa suap terkait opini BPK sempat terjadi di dua daerah Sulut pada beberapa tahun silam.
Menanggapi hal ini, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulut, Dr Moermahadi Soerja Djanegara CA angkat bicara ketika menyerahkan LHP Pengelolaan Keuangan tahun anggaran 2016 Pemprov dan seluruh kabupaten dan kota Sulut, Jumat (09/06/2017) sore lalu.
Moermahadi menegaskan, tidak ada jual jual beli Opini WTP yang terjadi di tubuh BPK karena sistem pemeriksaaan laporan keuangan sudah jelas yang harus diikuti dan dipatuhi.
Moermahadi menjelaskan, jika belakangan ini ada yang tertangkap, itu merupakan ulah dari oknum yang tidak bertanggung jawab. “Itu hanya ulah dari oknum saja. Sistemnya sudah kita bangun, bagaimana prosesnya, dalam menentukan opini ada tahapan yang harus dilalui,” kata Moermahadi.
Moermahadi mengakui untuk menentukan opini WTP ada tahapannya prosesnya, riviewnya ada, quality kontrolnya ada, mulai dari ketua tim, pengendali tekhnis sampai dengan penanggung jawab. “Sebagus apapun sistem yang dibangun tetapi kalau terjadi kolusi itu tidak bisa dibiarkan dan harus ditindak,” tutupnya.
Penulis : Tonny M
Editor : Herly Umbas
